MALANG, INDIWARTA.COM – Pernyataan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang menyatakan kesepakatannya untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang pada Senin, (15/06/2026). Potongan video yang memperlihatkan pernyataan tersebut kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram.
Dalam dialog dengan massa aksi, DPRD Kota Malang menilai Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari program strategis nasional masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama pada aspek pengawasan, distribusi, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Menurut mereka, berbagai persoalan tersebut perlu dievaluasi dan dibenahi secara menyeluruh agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.
Mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya juga menyoroti sejumlah temuan terkait pelaksanaan program tersebut. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam guna memastikan anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat sasaran.
Pernyataan Ketua DPRD Kota Malang yang menyatakan kesepakatan terhadap penghentian sementara program itu kemudian memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah evaluasi diperlukan untuk memperbaiki sistem yang ada, sementara pihak lain menganggap program tersebut tetap harus berjalan dengan perbaikan bertahap mengingat manfaatnya bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Hingga kini, pernyataan tersebut masih menjadi perbincangan publik dan memunculkan diskusi mengenai efektivitas serta mekanisme pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. (*)
