JAKARTA, INDIWARTA.COM – Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Se’re, menghadiri Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029. Agenda tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja KPI dalam menentukan figur-figur yang akan mengawal arah penyiaran nasional selama tiga tahun ke depan, Selasa (14/07/2026).
Proses uji kelayakan ini dinilai sebagai tahapan strategis untuk memastikan setiap calon memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang mampu menjawab tantangan industri penyiaran yang terus berkembang di tengah percepatan transformasi digital.
Achmad Daeng Se’re menegaskan, proses seleksi tidak hanya mengukur kapasitas akademik maupun pengalaman para kandidat, tetapi juga komitmen mereka dalam menjaga kualitas penyiaran yang sehat, independen, dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan tanggung jawab strategis Komisi I DPR RI untuk memastikan anggota KPI Pusat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang kuat dalam menghadapi dinamika industri media yang semakin kompleks,” ujar Achmad Daeng Se’re.
Menurutnya, pendalaman terhadap para calon di Komisi I DPR RI diharapkan mampu melahirkan komisioner yang kredibel, adaptif, dan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional.
Ia menilai, penguatan regulasi, adaptasi terhadap transformasi digital, serta penegakan etika penyiaran harus menjadi perhatian utama bagi para calon anggota KPI Pusat.
“Fokus kami adalah memastikan KPI ke depan semakin kuat dalam pengawasan isi siaran, perlindungan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan era digital melalui regulasi yang adaptif dan penegakan etika penyiaran yang konsisten,” katanya.
Achmad Daeng Se’re berharap proses seleksi yang berlangsung di Komisi I DPR RI menghasilkan anggota KPI Pusat yang mampu menjaga independensi lembaga sekaligus meningkatkan kualitas penyiaran nasional agar tetap memberikan manfaat, edukasi, dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. (*)
