TAKALAR, INDIWARTA.COM – Komitmen Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mendorong transformasi digital pemerintahan kembali ditegaskan. Dalam forum Leaders Talk di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa, (26/01/2026), Daeng Manye secara terbuka mengulas pembenahan sistem absensi aparatur sipil negara yang kini berbasis barcode dan terhubung langsung ke ponsel pimpinan daerah.
Di hadapan pejabat pimpinan tinggi pratama, sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta pejabat struktural Pemkab Takalar, Daeng Manye menjelaskan bahwa sistem baru tersebut memungkinkan pimpinan daerah memantau kehadiran pegawai secara real time.
“Yang terpenting ini absensinya sudah disiapkan. Jadi langsung barcode, langsung kelihatan di HP saya,” ujar Daeng Manye. Ucapannya disambut tepuk tangan peserta.
Dengan sistem ini, ia menegaskan, pimpinan daerah tidak lagi perlu bertanya soal kehadiran pegawai kepada bagian administrasi.
“Tidak usah lagi nanya, siapa yang hadir, berapa jumlahnya. Sebelum jalan saja, sudah kelihatan di HP,” katanya.
Menurut Daeng Manye, sistem absensi fingerprint yang selama ini digunakan dinilai tidak efektif. Proses tabulasi data kerap bermasalah dan menyulitkan pengambilan keputusan cepat.
“Fingerprint itu datanya kacau. Tidak bisa cepat dijadikan dasar penilaian kehadiran,” ujarnya.
Sistem absensi digital tersebut disiapkan melalui kerja sama dengan Telkomsel. Ke depan, akses pemantauan juga akan dimiliki Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Takalar melalui perangkat gawai masing-masing.
Tak hanya absensi, Daeng Manye menekankan pentingnya integrasi data seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Data, menurut dia, menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Semua wajib mengisi data. Dari data itu kita profiling dan kita kustomisasi sesuai tujuan dan sasaran pembangunan,” tegasnya.
Ia menampilkan dashboard digital pemerintahan yang saat ini telah mencapai progres sekitar 80 hingga 90 persen. Dashboard tersebut, kata dia, bukan sekadar pajangan.
“Angkanya harus di-entry. Tidak boleh tidak,” ujarnya dengan nada tegas.
Daeng Manye menyebut, Pemerintah Kabupaten Takalar ke depan akan memiliki command center sebagai pusat pemantauan kinerja berbasis data yang dapat diakses secara daring melalui perangkat seluler. Tahun 2026 pun ditetapkan sebagai momentum transformasi total dari sistem manual menuju sistem digital yang terukur dan akuntabel.
“Cerita pemerintahan digital bukan omong kosong. Ini sudah harus kita laksanakan. Tidak bisa lagi di tahun 2026 ada alasan tidak pakai data,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengisian dan pengelolaan data tidak hanya berada di Bappeda atau Dinas Komunikasi dan Informatika. “Semua punya tugas dan tanggung jawab. Tidak ada lagi lempar-lempar pekerjaan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Daeng Manye turut membagikan pengalamannya saat bertugas di Telkom pada 1997. Pengalaman itu, menurutnya, memperkuat keyakinan bahwa tanpa data yang rapi dan terintegrasi, pelayanan publik rawan kesalahan.
Sementara itu, jalannya Leaders Talk berlangsung dinamis. Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama dan Protokol Forkopimda Setda Takalar, Amran Torada, tampak aktif berkoordinasi dengan tim protokoler guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan sesuai agenda.
Menanggapi arahan Bupati, Camat Mangarabombang Mappaturung menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh kebijakan digitalisasi tersebut.
“Sistem absensi dan dashboard digital ini akan mendorong kedisiplinan ASN dan memudahkan pelaporan,” ujarnya usai kegiatan.
Ia menambahkan, integrasi data hingga tingkat desa akan membuat perencanaan dan evaluasi program lebih tepat sasaran.
“Dengan data real time dan terukur, pelayanan ke masyarakat pasti lebih cepat dan transparan,” katanya.
Leaders Talk ini menegaskan arah pemerintahan Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Mohammad Firdaus Daeng Manye yang bergerak menuju tata kelola digital modern, disiplin, dan berbasis data. (*)
