JAKARTA, INDIWARTA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan komitmennya untuk fokus mengawasi jalannya pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024, yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan akurasi data pemilih, khususnya terkait hak pilih masyarakat. Menurut Bagja, pengawasan berbasis data kependudukan menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan bagi semua pemilih, termasuk mereka yang belum memiliki KTP elektronik.
“Bawaslu terus mendorong langkah mengakomodir pemilih potensial Non KTP-el,” ujar Bagja dalam Rapat Koordinasi Pengecekan Kesiapan Pemungutan Suara di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Selain itu, Bawaslu memberikan perhatian khusus pada masa tenang yang berlangsung dari 24 hingga 26 November 2024. Masa tenang seringkali menjadi momen rawan karena adanya potensi pelanggaran, seperti penyebaran berita bohong, kampanye terselubung, hingga gangguan keamanan lainnya.
“Masa tenang merupakan tahapan krusial yang perlu diawasi secara ketat,” tambah Bagja.
Bawaslu juga menegaskan perlunya sinergi dengan aparat keamanan untuk memastikan stabilitas selama masa tenang hingga hari pemungutan suara. Langkah ini dianggap vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.
“Saat masa tenang, sering diwarnai dengan gangguan keamanan yang harus segera diantisipasi,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada masa tenang, Bawaslu juga akan memaksimalkan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan potensi manipulasi suara dan memastikan hasil pemilu yang kredibel.
“Kami pastikan pengawasan di TPS berjalan optimal, termasuk mencegah manipulasi suara,” tegas Bagja.
Berdasarkan pemetaan kerawanan, Bawaslu mengidentifikasi lima provinsi yang dianggap rawan pelanggaran, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pengawasan ekstra akan dilakukan di wilayah-wilayah tersebut guna menjaga integritas pemilu.
Bagja juga mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Pelaporan terhadap dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui berbagai saluran pengaduan yang disediakan Bawaslu.
“Peran serta masyarakat sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan Pilkada berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi berbagai pihak, Bawaslu berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis, sekaligus menjadi cerminan kematangan demokrasi di Indonesia.
(*/)
