TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar rapat tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas efektivitas manajemen aset daerah di Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, Jumat (13/2/2026).
Rapat yang dimulai pukul 15.30 Wita itu dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Lokasinya berada di Jalan AP Pettarani No.4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tidak jauh dari Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Takalar hadir dalam agenda tersebut.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam saat membuka kegiatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya transformasi digital sebagai solusi strategis mempercepat penyelesaian temuan BPK.
“Ke depan, kalau bisa manajemen aset kita berbasis online. Semua data diinput, diunggah, dan diverifikasi dalam satu sistem,” ujar Daeng Manye.
Ia menilai sistem manual sudah tidak lagi sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Pengalaman sebelumnya, kata dia, menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dan website khusus untuk memantau progres pekerjaan terbukti efektif. Capaian pekerjaan dapat dipantau secara real time, sementara dokumen lebih mudah ditelusuri.
“Dengan sistem digital, progres pekerjaan bisa dipantau berapa persen sudah selesai. Tracking dokumen juga lebih mudah dan risiko kehilangan arsip bisa diminimalkan,” katanya.
Menurut dia, digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Bahkan, konsep kerja fleksibel seperti work from home (WFH) tidak mungkin berjalan optimal jika sistem administrasi belum terintegrasi secara daring.
“Kita tidak bisa bicara WFH kalau sistemnya belum online. Semua harus berbasis digital,” tegasnya.
Dalam konteks penyelesaian temuan BPK, Daeng Manye meminta seluruh OPD menyiapkan data secara lengkap sesuai arahan pra-workshop yang sebelumnya digelar di ruang pola. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Ia menekankan, kedisiplinan dan kesiapan data menjadi kunci percepatan penyelesaian temuan. Rapat tiga hari itu, kata dia, bukan sekadar agenda seremonial.
“Kegiatan ini bukan formalitas. Fokus kita menyelesaikan assessment penyusunan evaluasi aset bersama Inspektorat dan BPKPD,” ujarnya.
Momentum tersebut diharapkan menjadi titik awal reformasi manajemen aset di Kabupaten Takalar. Bupati mengingatkan agar tidak ada lagi persoalan data yang tidak terlacak atau sulit diverifikasi di kemudian hari.
“Ke depan tidak boleh ada lagi cerita data tidak terlacak,” tandasnya.
Menjelang bulan suci Ramadan, ia mengajak seluruh peserta rapat bekerja dengan komitmen penuh. Penyelesaian temuan BPK, menurut dia, harus menjadi fondasi pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, sistematis, dan akuntabel di Kabupaten Takalar. (*)
