PINRANG indiwarta– Peringatan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-79 di Kabupaten Pinrang diwarnai dengan diskusi tajam mengenai arah gerak organisasi dan pembangunan daerah.
Kegiatan yang dikemas dalam Regional Strategic Talk ini digelar oleh HMI Cabang Pinrang di Cafe Exotico, Rabu (11/2/2026).
Mengusung tema “Khidmat HMI: Partisipasi HMI untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang”, acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pinrang yang mewakili Bupati, jajaran forkopimda, alumni HMI (KAHMI), anggota DPRD, akademisi, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispaspor).
Dalam sambutannya, Sekda Pinrang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masukan dari kelompok intelektual muda.
”Tentunya kami dari pemerintah daerah ingin bersinergi dengan adik-adik pengurus HMI untuk bagaimana Pinrang ini bisa maju. Demi kemajuan pembangunan, kami siap terima masukan dan kami tidak alergi dengan mahasiswa,” ujar Sekda di hadapan para kader HMI.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Pinrang, Khaeril, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengambil peran strategis. Menurutnya, HMI harus memposisikan diri sebagai mediator sekaligus inisiator.
”Partisipasi kita adalah sebagai jembatan keluhan masyarakat, serta inisiator pengembangan SDM yang mampu melahirkan politisi dan akademisi hebat bagi daerah ini,” tegas Khaeril.
Suasana dialog memanas ketika Ketua Majelis Daerah (MD) KAHMI Pinrang, Syamsumarlin, memberikan pandangan kritisnya. Ia mengajak seluruh kader untuk melakukan introspeksi mendalam di usia HMI yang ke-79 tahun, agar tidak sekadar terjebak pada seremonial seperti penggunaan Twibbon di media sosial.
Syamsumarlin menggunakan analogi tajam untuk mengingatkan kader tentang esensi organisasi.
”Jangan sampai seperti monyet yang bermahkota; dia bangga dengan apa yang ada di kepalanya, tetapi dia tidak tahu arti mahkota tersebut. Kita harus kembalikan tujuan HMI ke koridor sebenarnya, menjalankan syariat Islam dan memberi kontribusi nyata,” tegas Syamsumarlin.
Isu krusial mencuat dalam sesi tanya jawab terkait adanya kader HMI—seorang atlet pencak silat juara nasional tahun 2025—yang terpaksa putus kuliah karena ketiadaan beasiswa atau dukungan pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Kepala Dispaspor Pinrang, Andi Suyuti, menjelaskan mekanisme birokrasi yang berlaku. Ia menyebut bahwa dinasnya bekerja dengan sistem kelembagaan, bukan perorangan.
”Kami layani dengan sistem kelembagaan. Jadi organisasinya (KONI/IPSI) yang kami layani, nanti mereka yang breakdown ke program. Jika menyentuh kegiatan kepemudaan, organisasi pemuda yang breakdown, jika profesi maka KONI dan IPSI yang bertindak,” jelas Andi Suyuti.
Ia juga menambahkan tantangan efisiensi anggaran, mencontohkan pengiriman 500 orang kontingen ke Sinjai yang hanya menempatkan Pinrang di peringkat 15, yang kini sedang dievaluasi untuk peningkatan prestasi.
Jawaban tersebut langsung ditanggapi serius oleh MD KAHMI. Syamsumarlin mendesak adanya evaluasi total terhadap tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Pinrang.
”Pada kondisi seperti ini, reposisi KONI Pinrang harus dilakukan. Masih ada atlet berprestasi yang tidak mendapatkan ruang dan apresiasi jelas. Kami yakin ada masalah dalam hal ini,” pungkas Syamsumarlin.
Sorotan lain datang dari Ketua Yayasan Pendidikan Cokroaminoto Pinrang, Sandra Wali Mukaddas, yang mengkritisi budaya kepemimpinan di Pinrang. Ia menyoroti fenomena di mana ketua organisasi seringkali menempati jabatan publik tanpa kompetensi yang relevan.
”Ini harus dirubah. Kita harus betul-betul menempatkan posisi jabatan berdasarkan kompetensi yang jelas, bukan sekadar karena pernah memimpin organisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Pinrang, Amri Manangkasi, menyarankan HMI untuk mengubah pola gerakannya. Ia mendorong HMI meninggalkan metode lama seperti demonstrasi jalanan yang kerap mengganggu kepentingan umum, dan beralih ke kolaborasi substantif.
”HMI seharusnya lebih menyoroti pelayanan dasar dan mengajak dinas terkait untuk terlibat dalam pembinaan. Harus ada formulasi baru dalam pola gerakan HMI,” tutup Amri.
*yahya
