TAKALAR, INDIWARTA.COM – Seorang pedagang di Pasar Sentral Takalar, Hajra, mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima tawaran uang dari tim pasangan calon (Paslon) nomor dua, Syamsari Kitta, yang tengah berkampanye menjelang Pilkada Takalar. Tawaran tersebut disebutnya sebagai bentuk politik uang yang mencederai integritas pemilu.
Hajra mengaku tawaran tersebut diberikan hanya beberapa hari setelah dirinya mengikuti edukasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang larangan praktik politik uang. Menurutnya, salah satu anggota tim kampanye Syamsari Kitta mendatangi dirinya dengan tawaran uang tunai sebesar Rp200.000 untuk setiap anggota keluarganya, dengan syarat menyerahkan kartu keluarga.
“Baru saja saya ikut sosialisasi dari Bawaslu tentang larangan politik uang, eh, sekarang tim Syamsari menawarkan uang. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Hajra, Senin (18/11/2024).
Hajra menyatakan bahwa ia merasa dilecehkan dengan tawaran tersebut, apalagi ia menilai kebijakan yang diusulkan Syamsari selama menjabat sebagai Bupati Takalar juga tidak memberikan manfaat nyata bagi pedagang pasar.
“Ini hanya untuk meraih dukungan, bukan solusi bagi masyarakat. Politik uang seperti ini membuat saya semakin yakin untuk memilih yang lain,” tegasnya.
Selain itu, Hajra juga mengeluhkan kinerja Syamsari Kitta selama menjabat. Menurutnya, kondisi pasar di Takalar tak pernah mendapat perhatian yang serius.
“Sejak dia menjadi bupati, pasar kami tidak diperbaiki. Jalan-jalan di sekitar pasar rusak, fasilitas tidak memadai, dan pasar penuh sampah. Sementara itu, pungutan tetap jalan terus,” ujarnya.
Hajra menambahkan bahwa ia kini berharap besar kepada pasangan calon nomor satu, Daeng Manye dan Hengky Yasin.
“Saya yakin Daeng Manye akan membawa perubahan. Pedagang seperti kami butuh pemimpin yang peduli, bukan hanya janji-janji kosong,” tuturnya penuh harapan.
Kasus ini memicu keprihatinan di kalangan masyarakat tentang praktik politik uang yang masih sering terjadi, terutama menjelang hari pencoblosan.
Banyak pihak berharap Bawaslu dapat mengawasi dan menindak tegas pelanggaran semacam ini agar Pilkada Takalar berjalan adil dan transparan.
Sementara itu, pihak Bawaslu Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang diajukan Hajra. Namun, masyarakat Takalar menyerukan agar setiap tindakan yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, segera diusut dan diproses secara hukum.
“Integritas pemilu harus dijaga. Kami berharap pemimpin yang terpilih nanti benar-benar memiliki visi untuk membangun Takalar, bukan hanya memenangkan Pilkada dengan cara-cara yang melanggar aturan,” tutup Hajra.
(*)
