BURU, INDIWARTA.COM – Sebuah unggahan di media sosial kembali memantik perdebatan soal polemik tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Kali ini datang dari akun Facebook bernama “Raja di Atas Raja” yang mempertanyakan mengapa sorotan publik kerap diarahkan hanya kepada institusi Polri.
Dalam unggahannya, akun tersebut menilai persoalan di kawasan tambang emas Gunung Botak terlalu sering dibingkai sebagai kegagalan aparat kepolisian. Padahal, menurut akun itu, aktivitas tambang melibatkan banyak pihak dan kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI, hingga oknum tertentu yang jarang disentuh dalam diskursus publik.
“Kenapa Polri saja yang jadi sorotan di area pertambangan Gunung Botak?” tulis akun tersebut, dalam unggahan yang beredar luas dan memancing reaksi warganet.
Sejumlah pengguna media sosial menyatakan sependapat. Mereka menilai persoalan Gunung Botak merupakan masalah struktural dan kompleks, sehingga tidak adil jika beban tanggung jawab hanya diarahkan kepada satu institusi. Ada pula yang menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan tambang.
Aktivitas tambang emas Gunung Botak memang tak pernah lepas dari polemik. Isu penambangan ilegal, penggunaan bahan berbahaya, kerusakan lingkungan, hingga persoalan sosial kerap mencuat ke permukaan. Dalam kondisi seperti itu, aparat penegak hukum sering menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak maksimal melakukan penertiban.
Padahal, penertiban besar-besaran terhadap aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak telah dilakukan pada 1–14 November 2025. Dalam operasi tersebut, aparat TNI dan Polri dikerahkan secara terpadu, termasuk dengan pendirian pos-pos penjagaan di kawasan tambang.
Perdebatan di media sosial itu menunjukkan bahwa persoalan Gunung Botak masih jauh dari kata selesai. Di tengah sorotan publik, tuntutan akan penanganan yang lebih menyeluruh dan transparan kembali menguat tidak hanya kepada satu institusi, tetapi kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab. (*)
