TAKALAR, INDIWARTA.COM – Video penyaluran bantuan beras Bulog di Dusun Bauluang, Desa Minasa Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, viral di media sosial dan memantik protes warga. Masyarakat menyoroti dugaan praktik tidak transparan dalam distribusi bantuan pangan yang diduga melibatkan oknum perangkat desa.
Video yang diunggah akun Facebook Takalar Infota memperlihatkan keluhan warga terkait pungutan biaya sebesar Rp10.000 per karung beras. Selain itu, bantuan yang diterima warga tidak utuh. Sejumlah penerima mengaku hanya menerima satu karung beras, padahal seharusnya memperoleh dua karung.
Pihak desa berdalih pemangkasan bantuan dilakukan demi pemerataan. Namun, kebijakan tersebut dinilai diambil sepihak tanpa musyawarah dengan warga penerima manfaat.
Sorotan tajam juga mengarah pada dugaan manipulasi data dokumentasi. Warga mengaku dipaksa berfoto dengan dua karung beras seolah bantuan diterima penuh, meski yang dibawa pulang hanya satu karung.
“Kami difoto dengan dua karung, tapi yang dibawa pulang cuma satu. Ini jelas pembohongan data,” ujar salah seorang warga dalam video tersebut.
Terpisah, Kepala Desa Minasa Baji, Kamaruddin, membantah adanya pungutan liar oleh pemerintah desa. Ia mengakui adanya pungutan Rp10.000 per KPM, namun menegaskan dana itu bukan pungli dan telah disepakati bersama warga penerima bantuan.
Menurut Kamaruddin, biaya tersebut merupakan ongkos transportasi laut. Beras Bulog diangkut dari daratan ke kantor Desa Minasa Baji di Pulau Lantang Peo dengan biaya angkut Rp5.000 yang ditanggung Bulog. Namun, untuk pengiriman lanjutan ke Dusun Bauluang yang memakan waktu sekitar 40 menit perjalanan laut, tidak tersedia anggaran.
“Karena tidak ada biaya angkut, warga pemilik kapal bukan pemerintah desa bersedia mengangkut beras ke Pulau Bauluang dengan ongkos Rp10.000 per karung. Pungutan itu dipungut langsung oleh pemilik kapal,” kata Kamaruddin.
Terkait pembagian beras yang hanya satu karung dan minyak satu bungkus, Kamaruddin menyebut langkah itu diambil agar bantuan bisa terbagi rata. Ia menyebut jumlah penerima bantuan di Dusun Bauluang mencapai lebih dari 100 KPM, sementara di Desa Minasa Baji sekitar 60 KPM.
“Jadi sudah Ada kesepakatan bersama warga sebelumnya melalui rapat yang dibuktikan dengan berita bahwa mereka bersedia membagi satu karung kepada warga lain yang namanya tidak terdaftar,”ujarnya
Meski demikian, warga berharap ada klarifikasi terbuka dan evaluasi dari pihak berwenang agar penyaluran bantuan ke depan berlangsung transparan, adil, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(Red/Bakri Nompo)
