TAKALAR, INDIWARTA.COM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Takalar mulai bergerak menindaklanjuti laporan resmi yang diajukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal.
Ketua BK DPRD Takalar, Syamsuddin, S.Sos (Daeng Serang), mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima secara resmi dan kini masuk dalam tahap proses sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
“Insyaallah besok kami akan ke Kemendagri untuk berkoordinasi terkait laporan tersebut,” ujar Syamsuddin singkat di ruang Komisi I DPRD Takalar, Senin (13/10/2025).
Sebelumnya, Fraksi PKS melaporkan Ketua DPRD karena menilai pimpinan dewan telah mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain laporan, PKS juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD.
Langkah politik PKS tersebut memantik berbagai reaksi di kalangan politisi dan aktivis. Beberapa pihak menilai sikap PKS terkesan berlebihan dan inkonsisten, mengingat sejak awal fraksi tersebut telah menolak pembahasan RAPBD-P di forum resmi dewan.
Meski begitu, Ketua BK menegaskan bahwa pihaknya akan menangani laporan tersebut dengan profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik.
“Kami menjalankan fungsi sesuai tata tertib dan kode etik dewan. Semua pihak akan dimintai klarifikasi agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Dengan langkah BK DPRD yang mulai menindaklanjuti laporan itu, dinamika politik di internal DPRD Takalar diperkirakan akan semakin hangat dalam beberapa waktu ke depan. (*)
