Bupati Takalar Serahkan Dokumen KUA-PPAS 2026, Tekankan Transformasi Ekonomi Digital

TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar mulai merancang arah kebijakan anggaran tahun 2026. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 kepada DPRD Takalar dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa, 11 November 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Takalar, Fadel Achmad, dan dihadiri jajaran unsur pimpinan dewan serta perwakilan organisasi perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 disusun berlandaskan visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital.” Visi tersebut, kata dia, menjadi arah pembangunan daerah agar Takalar mampu bergerak mengikuti perubahan ekonomi dan teknologi global.

“Kami ingin Takalar melakukan lompatan. Bukan hanya tumbuh, tetapi maju melalui transformasi ekonomi digital sebagai penggerak utama pembangunan,” ujar Daeng Manye.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam pembentukan APBD, karena tidak hanya memuat rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah daerah juga menyertakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Kerangka ini menjadi pijakan dalam menentukan strategi fiskal daerah yang berkelanjutan dan adaptif.

Arah kebijakan fiskal 2026 disebut selaras dengan upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk peningkatan sinergi pendanaan program prioritas serta pemenuhan belanja wajib.

Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.200.432.317.582,40. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.168.107.143.787,40. Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA ditargetkan mencapai Rp7,5 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp39,8 miliar.

Melalui rancangan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan anggaran diarahkan pada sektor yang memberi dampak langsung pada masyarakat.

“Saya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus kita jaga. Dengan semangat Takalar Cepat, akselerasi pembangunan daerah akan semakin kuat dan berkelanjutan,” ucap Daeng Manye. (*)