TAKALAR, INDIWARTA.COM – Dalam suasana polemik nasional akhir pekan ini, aksi demonstrasi merebak di berbagai daerah di Indonesia. Namun, di Kabupaten Takalar, sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) memilih cara berbeda dengan menyampaikan aspirasi melalui dzikir dan doa bersama yang digelar di halaman Gedung DPRD Takalar, Selasa malam (02/09/2025).
Sayangnya, momentum tersebut diwarnai kekecewaan karena Bupati Takalar dan Wakil Bupati Takalar tidak hadir dalam kegiatan ini. Ketidakhadiran keduanya menimbulkan kesan menghindari tuntutan OKP, sehingga menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan aktivis.
OKP Kecewa, Pemimpin Dinilai Tidak Responsif
Salah satu pengurus PC IMM Takalar menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Bupati Takalar.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran Bupati Takalar dalam acara dzikir dan doa bersama yang difasilitasi DPRD sebagai wadah silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi. Kehadiran pemimpin sangat penting sebagai bentuk perhatian, penghargaan, dan keterbukaan terhadap suara masyarakat, khususnya generasi muda. Ketidakhadiran ini bisa menjadi pemicu gelombang aksi lanjutan di depan Kantor Bupati Takalar,” tegasnya.
Tokoh Penting Hadir, Bupati dan Wabup Absen
Acara dzikir dan doa bersama ini dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya:
• Ketua DPRD Takalar H. Muh. Rijal
• Para anggota DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
• Kapolres Takalar, Dandim 1426 Takalar, dan perwakilan Kejari Takalar
• Kepala Kemenag Takalar
Para ketua OKP, tokoh masyarakat, serta mahasiswa Takalar
Adapun organisasi kepemudaan yang hadir meliputi HMI, PMII, GP Ansor, IMM, SEPMI, PB Hipermata, BPC Hipmi, Mapancas, SEMMI, Kohati, dan PC Kopri Takalar.
OKP Sampaikan 20 Tuntutan, DPRD Janji Tindaklanjuti
Dalam kesempatan ini, para OKP dan mahasiswa membacakan 20 tuntutan strategis, yang terbagi menjadi 11 isu nasional dan 9 isu lokal.
Tuntutan Nasional:
1. Reformasi partai politik
2. Pembenahan institusi negara
3. Pengesahan RUU pro rakyat
4. Efisiensi anggaran dan perbaikan layanan publik
5. Revisi UU Ketenagakerjaan
6. Reformasi menyeluruh di semua sektor
7. Pengusutan tuntas kasus-kasus besar
8. Mengembalikan kedaulatan rakyat
9. Penolakan kenaikan PBB
10. Evaluasi kinerja DPR RI
11. Pengesahan RUU Perampasan Aset
Tuntutan Lokal:
1. Segera membuat Perda Kepemudaan
2. Membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Selektif dalam mutasi pejabat
4. Mengkaji program beasiswa mahasiswa Takalar
5. Memprioritaskan anggaran kesehatan dalam KUA-PPAS
6. Mengusut tuntas kasus mafia BBM
7. Menutup tambang ilegal
8. Fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan
9. Memperhatikan anggaran khusus untuk mahasiswa
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Takalar H. Muh. Rijal langsung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
“DPRD Takalar akan menjadi jembatan antara masyarakat, OKP, dan pemerintah daerah. Semua tuntutan ini akan kami bahas bersama pihak eksekutif untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Publik Menanti Sikap Bupati dan Wabup Takalar
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bupati Takalar dan Wakil Bupati Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam kegiatan dzikir dan doa bersama ini.
Ketidakhadiran tersebut kini memicu tanda tanya publik tentang komitmen pemerintah daerah dalam mendengar aspirasi generasi muda dan organisasi kepemudaan. Masyarakat Takalar menunggu langkah konkret dan jawaban resmi dari pihak eksekutif agar ketegangan politik tidak semakin memanas. (*)
