TAKALAR, INDIWARTA.COM – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Takalar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati pada Rabu (17/9/2025) berlangsung panas. Di luar gedung, dua kelompok massa dari aliansi masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.
Kelompok pertama yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Menggugat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera memproses dugaan pelanggaran etik salah satu anggota dewan dari Fraksi Gerindra berinisial ISD. Mereka menuntut agar proses penindakan tidak ditunda-tunda.
Tidak berselang lama, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar mengambil alih aksi. Mereka menolak rencana pembangunan Kantor Bupati dan Gedung DPRD baru senilai Rp50 miliar yang dianggarkan pada tahun 2026. Menurut mereka, proyek tersebut tidak mendesak serta tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kami menolak keras pembangunan kantor Bupati dan gedung DPRD baru karena tidak dianggap urgent serta tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat,” tegas salah satu orator aksi.
Selain itu, mereka juga menyoroti efisiensi anggaran sebesar Rp16 miliar yang dinilai perlu transparansi dan kejelasan penggunaan.
Kedua perwakilan massa akhirnya diterima di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada pimpinan dewan.
Meski aksi demonstrasi berlangsung hampir bersamaan dan sempat menyita perhatian publik, rapat paripurna tetap berlanjut di lantai II gedung DPRD. (*)
