TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Galesong yang digadang-gadang bertaraf internasional dan menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari APBD Takalar serta Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kini kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, anggota DPRD Takalar yang sebelumnya kompak mendukung pembangunan RS Galesong di era Bupati Syamsari Kitta (SK), kini justru ada sebagian yang mendukung penutupan pelayanan rumah sakit tersebut. Fenomena ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai konsistensi sikap para wakil rakyat.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Takalar, Nurdin HS, bahkan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang menghentikan sementara operasional RS Galesong sejak 1 Mei 2025.
Menurut Nurdin, keputusan tersebut diambil setelah melihat fakta bahwa RS Galesong terus merugi. Selama beroperasi, pendapatan rumah sakit per bulan hanya sekitar Rp10 juta, sedangkan biaya operasional mencapai Rp500 juta.
“Menurut saya langkah ini sudah sangat tepat. Demi efisiensi anggaran dan agar pelayanan rumah sakit di masa depan bisa lebih baik. Namun, pemerintah juga harus memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga,” jelas Nurdin, dikutip dari Sulsel.Herald.id.
Namun, sikap sejumlah anggota DPRD ini menuai kritik dari tokoh masyarakat Takalar. Mereka menilai adanya ketidakkonsistenan dalam pengambilan sikap terhadap masa depan RS Galesong.
“Dulu DPRD setuju membangun RS Galesong, sekarang malah mendukung penutupan pelayanannya. Ini sangat membingungkan. Apakah kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding asas manfaat untuk rakyat?” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis seperti penutupan pelayanan rumah sakit.
“DPRD seharusnya mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan langkah besar. Jangan sampai RS Galesong yang dibangun dengan uang rakyat justru berakhir menjadi bangunan mangkrak tanpa solusi,” tegasnya.
Publik kini menanti kejelasan dari Pemkab dan DPRD Takalar terkait nasib RS Galesong. Apakah akan kembali dibuka dengan manajemen baru, atau dibiarkan menjadi proyek ratusan miliar yang tak memberi manfaat nyata bagi masyarakat? (*)
