TAKALAR, INDIWARTA.COM – Kebijakan penggunaan anggaran efisiensi senilai Rp16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali menuai kritik. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah aplikasi pengingat pajak berbasis WhatsApp di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp600 juta.
Aplikasi tersebut diduga bekerja sama dengan Telkom dan diklaim mempermudah masyarakat membayar pajak dengan fitur “sekali klik” melalui WhatsApp. Namun, sejumlah pihak menilai proyek ini tidak mendesak dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah, terlebih ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Kritik tajam disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar, Senin (8/9).
“Kami minta transparansi terkait penggunaan efisiensi anggaran Rp16 miliar. Banyak item yang tidak efektif, tidak prioritas, dan hanya menghamburkan uang daerah,” tegas Pengunras, salah satu orator AMPTM.
Menurut mereka, kebijakan tersebut lahir dari Rujab Bupati, yang selama ini dijadikan pusat kebijakan Firdaus Dg Manye selaku Bupati Takalar. Mahasiswa menilai Pemkab dan DPRD gagal melakukan prioritas dalam penyusunan alokasi anggaran.
BKAD Enggan Berkomentar, Arahkan ke Atasan
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Waris, saat ditemui di ruang kerjanya enggan memberikan penjelasan detail terkait penggunaan anggaran efisiensi Rp16 miliar, termasuk proyek aplikasi WhatsApp senilai Rp600 juta tersebut.
“Eselon tiga tidak diberikan kewenangan untuk memberikan informasi ke media, kecuali atas petunjuk eselon dua atau atasan,” pungkas Waris sambil tersenyum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kominfo dan Bupati Takalar belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menunggu kejelasan apakah aplikasi WhatsApp Rp600 juta tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal atau justru menjadi contoh efisiensi yang salah arah. (Red/K7)
