TAKALAR, INDIWARTA.COM – Suasana Gedung DPRD Takalar kembali memanas pada Rabu (10/9/2025). Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) turun ke jalan untuk kedua kalinya, mendesak wakil rakyat agar tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan menolak proyek pembangunan gedung baru bernilai fantastis.
Namun, aksi damai tersebut diwarnai kekecewaan. Ketua DPRD maupun anggota dewan enggan menemui massa. Sikap bungkam itu membuat gelombang protes kian mengeras.
“Ketua DPRD Takalar yang justru memilih bersembunyi telah menelanjangi dirinya sendiri bahwa mereka bukan representasi rakyat,” tegas Abdul Salam, Jenderal Lapangan AMPTM, di tengah orasi.
Salam menambahkan, DPRD sebelumnya berjanji akan membuka ruang audiensi. Namun, hingga aksi kedua ini, komitmen tersebut tak kunjung terealisasi. “Layakkah mereka disebut wakil rakyat?” sindirnya.
Menurut AMPTM, aksi ini bukanlah upaya menciptakan kegaduhan, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan orientasi kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada rakyat. Mereka bahkan berikrar akan kembali turun dengan massa lebih besar jika aspirasi terus diabaikan.
Tuntutan AMPTM antara lain:
1. Menolak pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Takalar senilai Rp50 miliar yang dianggap pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi sulit.
2. Menolak pembangunan Gedung DPRD Takalar karena dinilai tidak mendesak dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.
3. Mendesak perbaikan jalan di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar.
4. Mendesak pengadaan dan perbaikan lampu jalan di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar.
5. Mendesak perbaikan jalan di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kelurahan Patte’ne.
6. Menuntut transparansi atas efisiensi anggaran sebesar Rp16 miliar yang dinilai penuh tanda tanya dan rawan penyalahgunaan.
Dengan sederet tuntutan tersebut, AMPTM berharap DPRD Takalar kembali menegaskan perannya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar penjaga kursi kekuasaan. (*)
