TAKALAR, INDIWARTA.COM – Lima bulan pasca ditutupnya pelayanan Rumah Sakit (RS) Galesong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dinilai gagal menghadirkan solusi konkret agar fasilitas kesehatan senilai ratusan miliar rupiah itu kembali beroperasi.
Penutupan RS Galesong dilakukan pada 1 Mei 2025 oleh Bupati Takalar, Daeng Manye, setelah evaluasi menemukan rumah sakit tersebut menyedot biaya operasional hingga Rp500 juta per bulan, sementara rata-rata kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong sendiri dibangun pada 2021 menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar. Pada masa Penjabat (Pj) Bupati periode 2023–2025, Pemkab kembali mengucurkan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interior rumah sakit. Namun hingga kini, rumah sakit itu belum juga beroperasi penuh lantaran kerja sama dengan BPJS Kesehatan tak kunjung rampung.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai tepat sasaran,”Bupati Takalar Daeng Manye, Kamis (4/9/2025).
Namun, keputusan penutupan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI). Ketua DPD GSPI Takalar, Muhammad Faizal DM (Bung Ichal), menilai Pemkab Takalar gagal mengelola kebijakan kesehatan publik dan tidak memiliki langkah konkret untuk menghidupkan kembali RS Galesong.
Menurutnya, alasan menunggu kerja sama BPJS atau proses hukum hanyalah dalih untuk menutupi lemahnya tata kelola pelayanan kesehatan.
“Rakyat sudah membayar mahal lewat pajak mereka, tapi hak kesehatannya justru diputus. Itu bentuk nyata pengingkaran terhadap hak rakyat,”Bung Ichal, Ketua DPD GSPI Takalar.
Bung Ichal bahkan menilai kebijakan ini sebagai bentuk “kezaliman ganda” terhadap masyarakat. Pertama, uang rakyat telah digunakan untuk membangun RS Galesong, dan kedua, setelah berdiri, rumah sakit justru ditutup, membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan dasar, mulai dari gawat darurat, rawat inap, hingga pelayanan spesialis.
“Ini kezaliman ganda. Rakyat membayar, tapi tidak banyak merasakan manfaat. Kalau pemerintah berdalih efisiensi, itu justru pengakuan atas kegagalan mereka sendiri,”pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari Pemkab Takalar mengenai target pembukaan kembali RS Galesong. Sementara masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi, agar fasilitas kesehatan senilai Rp160 miliar itu tidak terus terbengkalai dan menjadi “proyek mangkrak”.
(ArsyadLeo)
