LUWU TIMUR, INDIWARTA.COM – Dugaan maraknya praktik mafia BBM ilegal bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur menuai sorotan tajam dari publik. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Perjuangan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Selatan (DPP GPAM Sulsel) mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mencopot Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Polres Luwu Timur, karena dinilai gagal memberantas aktivitas ilegal tersebut.
Ketua Badan Investigasi DPP GPAM Sulsel, Ridwan, mengatakan pihaknya telah sejak lama melaporkan temuan aktivitas pengisian BBM ilegal di SPBU wilayah Kecamatan Malili. Bahkan laporan tersebut sudah pernah disampaikan secara langsung melalui pesan WhatsApp kepada mantan Kapolres Luwu Timur AKBP Zulkarnain, yang saat itu masih menjabat.
“Laporan kami tidak hanya lisan, tetapi juga resmi melalui surat tembusan ke Kasat Reskrim Polres Luwu Timur. Kami mendokumentasikan aktivitas mencurigakan, di mana sejumlah kendaraan jenis Panther dan motor Thunder melakukan pengisian berulang kali di SPBU, dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan lagi rahasia umum, antrian panjang setiap hari terjadi karena praktik tersebut,” beber Ridwan.
Ia menambahkan bahwa setelah sempat dilakukan penertiban oleh aparat saat itu, aktivitas BBM ilegal kembali marak. DPP GPAM Sulsel menilai lemahnya penindakan menunjukkan kurangnya komitmen dari aparat setempat dalam memberantas mafia BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono juga telah menegaskan komitmen Polda Sulsel untuk menindak tegas mafia BBM ilegal. Bahkan, ia mengaku bahwa sebagian besar demonstrasi yang diterima Polda Sulsel berkaitan dengan masalah tersebut.
“Sekian puluh kali dalam sebulan demo di sini (Polda Sulsel). Itu harus didengar. Jangan dianggap masa lalu. Itu adalah keresahan masyarakat,” kata Kapolda dalam keterangannya.
Rusdi juga menepis isu keterlibatan pihak kepolisian dalam praktik BBM ilegal, dan meminta agar jajarannya di Direktorat Kriminal Khusus bertindak tegas.
Mendukung pernyataan tersebut, DPP GPAM Sulsel secara terbuka menyampaikan apresiasi atas ketegasan Kapolda, sembari mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparat Polres Luwu Timur.
“Kalau aparat di bawah tidak serius, kami khawatir mafia BBM ini akan terus merugikan negara dan masyarakat. Kami minta Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Lutim segera dievaluasi atau dicopot,” tegas Ridwan.
GPAM juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diturunkan, tim Indiwarta.com masih berupaya mengonfirmasi Pihak Reskrim dan Kanit Tipiter polres luwu Timur guna memperoleh klarifikasi resmi.
Redaksi Indiwarta.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini, sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip jurnalisme yang adil dan berimbang. (*)
