MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Pasca pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, oleh massa demonstrasi pada Jumat malam 29 Agustus 2025 lalu, hingga kini masih mencari lokasi pengganti sementara gedung utama dewan tersebut.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, terkait aset mana yang bisa difungsikan.
Saat ini, aktivitas kedewanan masih menggunakan kantor lama, di Jalan Urip Sumoharjo, sembari dilakukan pembersihan pada ruangan-ruangan yang bisa dipakai.
“Kami masih berkoordinasi dengan Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, aset yang mana yang mau diberikan. Tapi saat ini kami masih menggunakan kantor DPRD Sulsel di Urip, sambil membersihkan ruangan yang bisa dipakai,” ucap Cicu, sapaan akrabnya, Senin (1/9/2025).
Diketahui, salah satu opsi yang tengah dibahas, pemanfaatan gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai kantor sementara DPRD, hingga Dinas PU juga menjadi alternatif.
Cicu menerangkan, lokasi tersebut belum diputuskan, masih dalam tahap kajian bersama Pemprov Sulsel. DPRD Sulsel juga menyampaikan, lanjut Cicu, duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Dikatakannya, meski bangunan fisik dewan habis dilalap api, memperjuangkan aspirasi rakyat tidak akan pernah padam. “Gedung DPRD adalah milik rakyat. Meski bangunannya hangus terbakar, semangat kami untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tidak akan pernah padam,” ucapnya.
“Soal penanganan terhadap oknum yang menimbulkan kerusakan, diserahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Mengenai agenda rapat paripurna, sebelumnya mayoritas anggota dewan lebih memilih pelaksanaan secara tatap muka, untuk efektivitas pembahasan. Sejumlah alternatif lokasi rapat dipertimbangkan, diantaranya Ruang Pola Kantor Gubernur, Baruga Asta Gubernuran, hingga hall di Kantor Dishub Sulsel.
Adapun nilai kerugian, pasca kebakaran gedung DPRD Sulsel, masih sementara dihitung oleh Badan Penanggulangan Aset Daerah Sulsel.
Kerusakan akibat pembakaran massa sangat signifikan di DPRD Sulsel, adalah gedung rapat paripurna, menara, kantor Bank Sulselbar, ATM, hingga pos penjagaan menjadi sasaran.
Anggota DPRD Sulsel akan Menempati Kantor Sementara
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa kantor yang akan digunakan adalah gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, atau di daerah Sudiang.
“Kami sudah siapkan kantor Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Bagian depannya tetap dipakai Dishub, sementara bagian belakang akan digunakan oleh DPRD,” kata Jufri Rahman, melalui keterangannya, Selasa, (2/9/2025).
Dikatakan Jufri, sudah meninjau langsung kondisi gedung Dishub bersama Ketua DPRD, Andi Rachmatika Dewi beserta seluruh ketua fraksi.
Gedung Dishub dipilih, karena lebih siap digunakan dibandingkan opsi lain. Pemprov pun juga sempat menawarkan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). “Gedung Disperindag itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membenahi. Sementara DPRD juga punya anggaran tersendiri. Jadi nanti tinggal dialihkan penggunaan aset,” terangnya.
Jufri menerangkan, mekanisme penggunaan aset akan dilakukan melalui pengalihan resmi. Setelahnya dibuatkan surat pengelolaan, untuk ditempati sementara.
“Saya tinggal bikinkan surat pengelolaannya. Kalau sudah resmi, DPRD bisa menggunakan anggarannya untuk membenahi ruangan,” imbuhnya.
Jufri berharap, tetap ada bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Menurut Jufri, tragedi yang terjadi di Makassar, adalah efek domino dari kejadian di Jakarta. Kondisi diperparah lagi dengan kondisi fiskal pemerintah daerah yang tengah menipis, hingga dana transfer dari pusat ke daerah tahun depan diperkirakan hanya Rp 600 triliun.
“Yang dialami Makassar adalah efek domino dari aksi di Jakarta, maka sebenarnya sangat bijak kalau pemerintah pusat ikut mengambil peran membangun kembali fasilitas negara,” bebernya.
Adapun terkait solusi lain, Pemprov bisa saja melakukan tukar guling atau ruislag dengan gedung lain. Namun, langkah ini menunggu kesepakatan antara Gubernur dan DPRD terlebih dahulu. “Celah fiskal kita makin menyempit. Nanti dicari pos anggaran untuk membangun gedung pengganti yang lebih representatif atau ditempuh dengan ruislag. Tapi keputusan tetap di tangan Pak Gubernur dan DPRD,” papar Jufri Rahman.
Kerugian akibat pembakaran, Pemprov Sulsel masih menunggu hasil taksasi dari pemeriksa independen. “Kami tidak mau terburu-buru, karena ada konsekuensi hukum. Jadi harus ada hasil resmi untuk taksasi kerugian,” tambahnya.
Pemprov menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. “Bukan hanya Pemprov, seluruh rakyat Sulsel berhak menuntut pelaku diusut, karena uang rakyat dipakai untuk membangun gedung itu. Presiden bahkan bilang tindakan ini sudah bukan lagi penyampaian aspirasi, tapi bisa disebut makar, karena menghancurkan simbol negara,” ungkapnya lagi.
Agenda pemerintahan tetap berjalan. Jufri memastikan, rapat paripurna APBD Perubahan tidak akan ditunda. “Minggu depan kita sudah paripurna. Asal tidak melewati bulan September, sesuai ketentuan, masih bisa. Lokasinya bisa di kantor Dishub, ruang pola atau ruang rapat pimpinan,” tuturnya. (*/Arman)
