TAKALAR, INDIWARTA.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Takalar menegaskan penolakannya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang diajukan Pemerintah Kabupaten. Dalam rapat paripurna DPRD, PKS menilai kebijakan anggaran kali ini lebih banyak menguntungkan birokrasi ketimbang memenuhi kebutuhan rakyat.
“APBD ini semakin gemuk untuk birokrasi, tetapi kurus untuk pembangunan masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi PKS saat membacakan pandangan umum.
Anggaran Birokrasi Membengkak, Pembangunan Menyusut
PKS mencatat, meski APBD Perubahan mengalami penurunan Rp11,68 miliar menjadi Rp1,211 triliun, justru belanja pegawai naik Rp5,1 miliar dan belanja barang/jasa bertambah Rp6,6 miliar. Ironisnya, belanja modal pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat malah berkurang Rp3,2 miliar.
Program Tidak Mendesak Jadi Sorotan
PKS juga menyoroti sejumlah program yang dinilai tidak relevan, di antaranya rencana pembangunan Kantor Bupati dan renovasi rumah jabatan senilai Rp3,6 miliar, serta program retreat kepala dusun Dinas Sosial Rp1,1 miliar.
“Di tengah kesulitan rakyat, justru pemerintah menganggarkan proyek yang tidak mendesak. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” sindir PKS.
Infrastruktur Dasar Terabaikan
Dalam pandangannya, PKS mendesak pemerintah agar lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan di Laikang dan jalan-jalan dengan mobilitas tinggi. PKS juga mengkritik penghapusan anggaran persampahan serta minimnya alokasi bagi layanan pemadam kebakaran.
“Masih teringat armada pemadam kebakaran yang kehabisan bensin karena minimnya dana operasional. Seharusnya ini jadi tamparan keras bagi pemerintah,” ujarnya.
Dana Taktis untuk Pasien Miskin
PKS turut menuntut adanya dana taktis untuk pasien miskin yang tidak tercover BPJS. Mereka menilai banyak warga miskin tercecer dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara justru yang terdata adalah orang-orang dekat dengan elit kebijakan.
Sikap Politik dan Moral
Atas berbagai kejanggalan tersebut, Fraksi PKS menyatakan secara tegas menolak Rancangan Perubahan APBD 2025.
“Penolakan ini adalah sikap politik dan moral agar APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memperbesar anggaran birokrasi atau membiayai proyek yang tidak menyentuh masyarakat,” pungkasnya.
Pernyataan PKS ini menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Kabupaten Takalar. Publik kini menanti, apakah masukan tersebut akan ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, atau hanya menjadi polemik di ruang rapat paripurna. (*)
