Gambar Ilustrasi
TAKALAR, INDIWARTA.COM – Polemik terkait proyek Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Takalar kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah kontraktor lokal menyoroti dugaan praktik tidak adil dalam proses pengadaan proyek yang bersumber dari Pokir DPRD, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Para kontraktor mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pengadaan secara resmi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, peluang untuk memenangkan proyek seolah tertutup bagi mereka.
“Yang kami sayangkan, proyek-proyek Pokir ini seolah sudah dikondisikan. Kami ikut prosedur sesuai aturan, tapi tidak diberi ruang. Informasinya, PPK sudah berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD yang punya Pokir, dan diarahkan untuk memberi proyek kepada orang dekat mereka,”
ungkap salah satu kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya, Rabu (15/10/2025).
Ia mencontohkan situasi yang terjadi di Dinas Pendidikan Takalar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek di instansi tersebut disebut-sebut juga merangkap sebagai Kabid Anggaran di BPKAD Takalar. Sosok ini diduga kuat mengatur proyek Pokir berdasarkan “titipan” dari anggota DPRD tertentu.
“Kami menduga PPK berinisial W telah mengutak-atik paket Pokir atas permintaan anggota DPRD. Ini jelas merugikan kontraktor lokal. Seharusnya DPRD hanya menyampaikan usulan program, bukan mengatur siapa yang harus menang proyek,” sambungnya.
Menurut para kontraktor, DPRD seharusnya berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat, bukan ikut campur dalam pelaksanaan proyek. Mereka menilai, praktik “titip proyek” atau pengaturan rekanan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana korupsi.
“Kami tidak anti Pokir, tapi tolong beri kesempatan yang adil. Biarkan kami bersaing secara sehat tanpa intervensi atau permainan di belakang layar,” tegasnya.
Lebih lanjut, para kontraktor mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah melakukan kunjungan koordinasi pencegahan korupsi di Kabupaten Takalar, agar ikut menelusuri dugaan praktik curang ini.
“Kami berharap KPK memeriksa semua PPK, terutama di Dinas Pendidikan Takalar, dan mengungkap berapa besar nilai proyek Pokir yang diklaim milik anggota DPRD. Ini masalah klasik yang tidak pernah selesai. Sudah saatnya diusut tuntas,” pungkasnya. (*)
