MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertajuk Ramadhan Leadership Camp Tahun 2026 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu, (22/02/2026). Kegiatan ini diikuti 938 ASN dan berlangsung selama delapan hari.
Acara dibuka secara resmi oleh Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Turut hadir Didik Farkhan Alisyahdi sebagai bentuk dukungan aparat penegak hukum dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Prof. Jufri, selaku ketua panitia, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan ASN yang berintegritas dan berkarakter kuat. “Leadership Camp ini berlangsung selama delapan hari dengan total 88 jam pelajaran, terhitung sejak 21 hingga 28 Februari 2026,” ujarnya dalam laporan pembukaan.
Dari total 938 peserta, sebanyak 758 orang berasal dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana. Selain itu, terdapat 100 kepala sekolah dan 16 direksi BUMD yang ikut ambil bagian.
Materi yang diberikan mencakup penguatan kompetensi teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa. Peserta juga mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan, arahan prioritas pembangunan daerah, hingga pembinaan spiritual dan mental selama Ramadan. Narasumber berasal dari kementerian, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, serta unsur pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menekankan pentingnya wawasan kebangsaan dan mitigasi risiko dalam setiap kebijakan. Ia berharap keberagaman narasumber, termasuk dari kementerian dan penegak hukum, dapat menjadi panduan komprehensif bagi ASN.
“Harapan kita, dengan narasumber yang beragam termasuk dari kementerian dan penegak hukum, bisa membekali kita semua untuk melakukan mitigasi risiko dalam semua program dan proyek yang dilaksanakan,” katanya.
Ia juga meminta agar kegiatan tersebut dimaksimalkan untuk memperkuat karakter dan akhlak ASN. Menurut dia, peningkatan pemahaman soal pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran menjadi kunci mendukung program prioritas daerah.
Kehadiran Kajati Sulsel dalam pembukaan kegiatan ini dinilai sebagai sinyal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta meminimalkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (*)
