TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pembangunan Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional yang kini dikenal sebagai RS Galesong menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari APBD Takalar dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, alih-alih menjadi solusi kesehatan masyarakat, keberadaan RS ini kini justru menyisakan tanda tanya besar.
RS Galesong pertama kali diresmikan pada akhir masa jabatan Bupati Samsari Kitta (SK). Selanjutnya, pengoperasian awal dilakukan oleh Pj. Bupati Takalar Setiawan Aswad. Sayangnya, setelah Bupati definitif Mohammad Firdaus Dg Manye (DM) dilantik, kebijakan mengejutkan diambil: RS Galesong resmi ditutup per 1 Mei 2025.
Keputusan penutupan tersebut memicu gejolak publik. Warga mempertanyakan alasan pemerintah daerah menutup fasilitas kesehatan modern yang sudah dibangun megah dengan biaya sangat besar. Banyak pihak menilai kebijakan ini terkesan inkonsisten dan tidak pro rakyat.
“Jangan sampai RS Galesong hanya menjadi monumen mangkrak yang menghabiskan uang rakyat. Pemerintah wajib memberi solusi, bukan sekadar kebijakan coba-coba,” tegas Faizal, Ketua Generasi Peduli Sosial Indonesia (GPSI), Senin (8/9/2025).
Sejumlah aktivis kesehatan dan pemerhati kebijakan publik juga mendesak Pemkab Takalar dan DPRD untuk segera memberikan kejelasan terkait masa depan RS Galesong. Selain itu, publik meminta aparat penegak hukum ikut memeriksa transparansi penggunaan anggaran pembangunan RS yang mencapai ratusan miliar tersebut.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah. Apakah RS Galesong akan kembali dibuka dan dimaksimalkan untuk pelayanan kesehatan, atau justru dibiarkan menjadi bangunan kosong yang mencerminkan kegagalan pengelolaan pemerintahan? (*)
