TAKALAR, INDIWARTA.COM – Polemik seleksi calon kepala sekolah di Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan. Seorang tokoh Muhammadiyah Kabupaten Takalar menyampaikan kritik tajam terkait proses perekrutan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
Hal itu diungkapkannya dalam sebuah diskusi di grup media sosial Diskusi Takalar (Dista) Ia mempertanyakan kejelasan indikator penilaian seleksi calon kepala sekolah. Menurutnya, syarat administrasi memang berasal dari undangan Kementerian Pendidikan, namun proses wawancara yang sepenuhnya ditangani Dinas Pendidikan Takalar justru membuka ruang dugaan kecurangan.
“Semoga seleksi ini benar-benar sesuai kompetensi dan dilakukan secara terbuka agar publik tahu hasilnya. Jangan sampai ada aroma busuk sejak awal di lembaga terdidik,” ungkap salah satu akun di Grup Dista.
Bahkan Ia menilai, digitalisasi yang digadang-gadang sebagai sistem modern justru ternoda apabila proses wawancara tidak dilengkapi indikator penilaian yang jelas. “Kalau hanya sebatas wawancara lalu menentukan lulus atau gugur, tanpa indikator yang transparan, maka itu mencederai semangat reformasi pendidikan,” tambahnya.
Tokoh Muhammadiyah itu juga mengingatkan peran Wakil Bupati Takalar sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar memeriksa panitia seleksi. Ia bahkan menyinggung kembali pernyataan sang wabup saat debat kandidat dulu, dengan mengutip ayat Al-Qur’an, Kabura maqtan ‘indallahi an taqulu ma la taf‘alun (Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan).
“Jangan sampai fungsi pengawasan hanya sekadar nama tanpa makna,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menduga seleksi hanya dijadikan legitimasi bagi kandidat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sekelompok pejabat di lingkup Dinas Pendidikan. “Kalau benar demikian, maka ini adalah bentuk manipulasi standar kompetensi atas nama sistem. Itu sama saja kegagalan digitalisasi,” pungkasnya.
Sorotan ini menambah panjang daftar kritik publik terhadap transparansi rekrutmen pejabat sekolah di Takalar. Masyarakat kini menanti sikap resmi pemerintah daerah untuk memastikan seleksi kepala sekolah berlangsung objektif, transparan, dan sesuai aturan. (*)
