GOWA, INDIWARTA.COM – Sebuah video yang memperlihatkan diduga seorang oknum Kepala Desa di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengadakan rapat tertutup bersama sejumlah perangkat desa menjadi viral di media sosial, terutama di grup-grup WhatsApp, pada Sabtu (9/11/2024). Video berdurasi 6 menit 49 detik itu ramai diperbincangkan karena mengandung dugaan keterlibatan oknum tersebut dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Bupati Gowa pada Pilkada mendatang.
Dalam video tersebut, terlihat oknum Kepala Desa bersama beberapa perangkat desa berada di sebuah ruangan yang belum diketahui lokasinya. Oknum tersebut diduga sedang menyampaikan pesan yang dianggap sebagai arahan dari Bupati untuk mendukung salah satu paslon dalam persiapan deklarasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam bahasa daerah dengan logat Makassar, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pernyataan itu memicu reaksi publik karena dinilai tidak netral dan berpotensi melanggar aturan.
“Sesuai petunjuk dan arahan pimpinan, hari ini kita pertama kali adakan rapat tertutup dengan para Kepala Dusun. Harus tegak lurus terhadap pimpinan, di mana bapak, kita juga harus di situ. Jadi saya sampaikan waktu pertemuan dengan beliau, jangankan arahan, nyawa pun siap saya pertaruhkan demi pak Bupati. Jadi jelas arahan dan petunjuk, kita harus mengikuti kemauan bapak,” ujar oknum Kepala Desa dalam video tersebut.
Lebih lanjut, dalam video yang sama, oknum Kepala Desa juga menginstruksikan para kepala dusun untuk mengajak masyarakat menghadiri deklarasi. Ia meminta agar setiap dusun membawa paling sedikit 50 orang untuk mengikuti acara tersebut, termasuk melibatkan perangkat lokal seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Posyandu, hingga imam dusun untuk mendukung kehadiran peserta dalam deklarasi.
Video tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat yang mempertanyakan netralitas pejabat desa dalam pilkada. Saat ini, pihak berwenang di Kabupaten Gowa sedang menyelidiki video tersebut untuk memastikan keaslian dan mencari kejelasan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN serta langkah selanjutnya yang akan diambil.
(*)
