GOWA, INDIWARTA.COM – Suhu politik di Kabupaten Gowa mendadak memanas. Sekitar 300 massa yang tergabung dalam Poros Pemuda Berlawan (Pormula) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan menyasar kantor bupati dan DPRD, Selasa, (21/04/2026).
Aksi yang berlangsung di Kecamatan Somba Opu itu sempat melumpuhkan arus lalu lintas setelah massa memblokade Jalan Masjid Raya menggunakan mobil komando. Kemacetan panjang tak terhindarkan di depan kantor Bupati Gowa.
Selain berorasi, demonstran membentangkan spanduk protes, membakar ban bekas, hingga terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ketegangan meningkat saat massa mencoba menerobos masuk ke halaman kantor bupati, namun dihadang petugas Satpol PP yang menutup rapat gerbang.
Aksi tersebut dipicu sejumlah isu yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari dugaan korupsi proyek di salah satu dinas hingga polemik pencabutan beasiswa doktoral.
Sejak pukul 13.00 WITA, massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum memadati dua titik aksi. Mereka membawa satu tuntutan utama: “Rapor Merah Kepemimpinan Bupati Gowa.”
Jenderal Lapangan Pormula, Fahim, mengatakan demonstrasi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami turun ke jalan untuk meminta DPRD Kabupaten Gowa membentuk panitia khusus atau pansus guna mengusut seluruh kisruh yang menjadi hak publik untuk diketahui,” kata Fahim di lokasi aksi.
Menurut dia, DPRD melalui tiga komisi telah memberi sinyal akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Tadi sudah disampaikan ke publik bahwa DPRD melalui tiga komisi siap menindaklanjuti dengan pembentukan pansus,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan pencabutan sepihak beasiswa doktoral atas nama Risqilah Amran, mahasiswi S3 di Universitas Hasanuddin. Massa menilai kebijakan tersebut janggal dan tidak transparan.
“Saudari Risqilah adalah putri daerah yang sedang menempuh pendidikan doktoral untuk kemaslahatan Gowa, tapi justru dibatalkan secara sepihak,” kata Fahim.
Ia juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi tersebut. Hingga demonstrasi berlangsung, tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui massa.
“Sejak aksi dimulai hingga sekarang, tidak ada satu pun perwakilan pemda yang menemui kami. Bupati seolah menutup telinga,” ujarnya.
Fahim memastikan aksi tidak akan berhenti tanpa kejelasan. “Kalau tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap melanjutkan aksi bahkan menduduki kantor bupati,” katanya.
Pormula juga mengancam akan memperluas gelombang demonstrasi dengan melibatkan lebih banyak massa dari berbagai wilayah di Gowa.
Situasi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam tekanan. Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD untuk meredam krisis yang kian membesar. (*)
