TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali merombak struktur kepemimpinan sekolah. Sebanyak 138 kepala sekolah dan 6 pejabat fungsional resmi dilantik Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, pada Selasa malam, (9/12/2025), dalam prosesi yang berlangsung padat hingga menjelang pukul 22.12 Wita.
Ruang Pola Kantor Bupati Takalar yang menjadi lokasi pelantikan dipadati keluarga para pejabat yang dilantik. Trotoar penghubung dan dua pintu masuk menuju ruang utama penuh sesak oleh para pendamping yang rela berdiri selama prosesi berjalan. Pelantikan dimulai tepat pukul 20.17 Wita.
Sejumlah pejabat pemerintah hadir menandai pentingnya agenda tersebut. Wakil Bupati Takalar tiba lebih awal, disusul Kasatpol PP Abdul Salam Gau dan Sekda Takalar Muhammad Hasbi. Hadir pula Plt Kepala Inspektorat Rusli, Kepala Dinas PU Budiar Rosal, dan Kepala Dinas Perhubungan Sirajuddin Saraba.
“Ini Murni Kompetensi”
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa seluruh pengangkatan dilakukan berbasis profesionalisme. Ia bahkan membuka pidatonya dengan mengulas kecemasan para guru menjelang pelantikan.
“Beberapa hari yang lalu, 138 orang bertanya: saya ke mana? Jadi kepala sekolah atau tidak? Malam ini semua sudah terjawab,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.
Ia merinci jumlah pejabat yang dilantik: 19 kepala SMP dan 119 kepala SD, ditambah 6 pejabat fungsional pendidikan.
Menurut Daeng Manye, jabatan kepala sekolah bukan sekadar memimpin administrasi, melainkan memastikan transformasi di lingkungan pendidikan.
“Kepala sekolah adalah pemimpin perubahan. Sekolah yang dipimpin harus jauh lebih baik daripada sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada kepala sekolah yang menunjukkan arogansi jabatan.
“Jangan karena sudah jadi kepala sekolah lalu nakut-nakuti guru. Jadilah pemimpin yang dipercaya, bukan yang ditakuti,” katanya.
Target Naik Peringkat Pendidikan
Bupati turut menyinggung persoalan rendahnya kepatuhan sejumlah sekolah dalam pengisian aplikasi laporan pendidikan yang menjadi basis penilaian provinsi.
“Takalar masih ranking 23 pendidikan se-Sulsel. Tahun depan harus naik ke ranking 15,” tegasnya.
Menurut dia, masih ada sekolah yang lalai dalam mengisi aplikasi terkait pengolahan data pendidikan dan dana BOS.
“Itu hal rutin dan operasional, tapi tidak dilakukan. Ini memengaruhi penilaian provinsi,” ujarnya.
Tanpa Pungli, Tanpa Drama
Di hadapan para tamu, Daeng Manye menepis isu pungutan liar dalam proses pengangkatan kepala sekolah.
“Tidak ada biaya apa pun. Ada yang bayar? Tidak ada. Semua murni berdasarkan kompetensi,” tegasnya.
Setelah pelantikan, sejumlah kepala sekolah memberikan tanggapan. Salah satunya Imran, Kepala UPT SD Bontorita, yang baru saja dipindahkan dari UPT SD No. 11 Bontosanra.
“Mutasi itu denyut nadi organisasi yang wajar. Bukan soal kita ditempatkan di mana, tapi apa yang bisa kita lakukan di tempat baru,” katanya.
Ia memuji proses pelantikan yang dinilainya transparan.
“Tidak ada isu bayar-membayar, tidak ada yang didemosi tanpa alasan. Iklim sehat seperti ini membuat kami bekerja tanpa beban,” ujarnya.
Imran menutup komentarnya dengan nada optimistis.
“Kantor boleh pindah, tapi semangat memajukan pendidikan tidak boleh kendor. Nol rupiah, tidak ada pungli, tidak ada drama. Kami siap gaspol,” pungkasnya. (*)
