TAKALAR, INDIWARTA.COM – Dua anggota DPRD Takalar dari partai besar kembali menjadi sorotan publik. Mereka diduga tersandung persoalan utang-piutang pribadi yang belum terselesaikan, bahkan disebut-sebut mulai mengganggu kinerja mereka sebagai wakil rakyat.
Aktivis pemuda Takalar, Aditya, angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menyayangkan sikap tidak bertanggung jawab para wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab publik.
“Mereka masih menikmati fasilitas negara, masih menjabat aktif, tetapi justru bermasalah secara pribadi. Ini bukan hanya soal utang, ini merusak citra dan marwah pemerintah,” ujar Aditya.
Isu ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Publik mencurigai ada ketidaktransparanan, terlebih dengan munculnya laporan bahwa dua anggota DPRD perempuan tersebut kini jarang terlihat dalam aktivitas resmi di gedung DPRD Takalar.
Salah satu nama yang terseret adalah inisial S, yang sempat disebut-sebut dalam kasus polemik solar di beberapa media lokal. Sedangkan anggota lainnya berinisial I, diduga kuat telah lama tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan penting legislatif.
“Sangat miris melihat para wakil rakyat malah sibuk dengan persoalan pribadi. Padahal mereka punya mandat dari rakyat. Sekwan DPRD harus memastikan semua anggota tetap berpegang pada integritas dan etika,” tegas Aditya.
Aditya juga mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk segera turun tangan dan memproses dugaan pelanggaran etik ini secara objektif dan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu dan menuntut kejelasan.
“Kalau dibiarkan, ini akan melemahkan kepercayaan publik terhadap parlemen. Sudah saatnya lembaga legislatif bersikap tegas terhadap anggotanya yang bermasalah,” tambahnya.
Rakyat, kata Aditya, tidak hanya menilai anggota dewan dari pidatonya di ruang paripurna, tetapi juga dari sikap dan tanggung jawab pribadinya. Integritas tidak berhenti di meja sidang, melainkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Isu ini diharapkan segera mendapat respons dan tindak lanjut yang tegas dari DPRD Takalar agar kepercayaan publik tidak makin terkikis. (*)
