TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, saat membacakan jawaban Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Takalar, Selasa, 25 November 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, dimulai pukul 11.10 Wita setelah palu diketuk tiga kali. Sebanyak 26 anggota DPRD hadir dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati Daeng Manye yang berhalangan hadir mengatakan PAD Takalar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga akhir November, realisasinya telah mencapai 94,7 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih ditemukan kebocoran serta sejumlah sumber PAD yang belum tergarap optimal.
“Pemerintah akan melakukan optimalisasi pengelolaan PAD dengan mencegah terjadinya kebocoran dan memaksimalkan potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah,” ujar Hengky saat membacakan dokumen resmi jawaban pemerintah.
Daeng Manye juga memaparkan bahwa Pemda Takalar akan mengadopsi model pengelolaan PAD dari daerah-daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi sistem pendapatan.
Selain itu, pemerintah daerah berencana memberikan insentif khusus bagi kolektor PAD di masing-masing SKPD, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga dan instansi vertikal untuk mendukung proses penagihan.
Langkah digitalisasi juga masuk dalam agenda besar peningkatan kinerja PAD, termasuk penggunaan pembayaran berbasis QRIS.
Sorotan DPRD: Ketergantungan Transfer Pusat Dinilai Mengkhawatirkan
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi memberikan catatan terkait rencana anggaran 2026 yang mencapai Rp1,033 triliun.
Ketua Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Takalar kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memaksimalkan pendapatan lokal,” katanya.
Senada dengan itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Mansyur Salam, meminta pemerintah menjelaskan strategi konkret agar target PAD 2026 dapat terealisasi penuh.
“Kami meminta penjelasan strategi dan instrumen apa yang disiapkan agar target PAD dapat tercapai 100 persen,” ucapnya.
Proyeksi APBD Takalar 2026
• Total APBD: Rp1,033 triliun
• Pendapatan Transfer: Rp850 miliar
• PAD: Rp184 miliar
SiLpa: Rp7,5 miliar
• Belanja Daerah: Rp994 miliar
• Penerimaan Pembiayaan: Rp10 miliar
• Pengeluaran Pembiayaan: Rp38 miliar
(*)
