TAKALAR, INDIWARTA.COM – Polemik penggunaan anggaran efisiensi senilai Rp16 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali memicu sorotan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar mengaku heran dengan pengalokasian sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak dan kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan baju kaos untuk Kepala Dusun (Kadus) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp150 juta. Menurut sumber internal DPRD, anggaran sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran dan seharusnya bisa dialokasikan pada program-program prioritas yang lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak mengerti dengan efisiensi yang dananya lumayan besar, tapi pos anggarannya justru dialihkan ke hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap salah satu anggota DPRD Takalar, Selasa (3/9).
Selain pengadaan baju Kadus, DPRD juga menyoroti beberapa pos anggaran lain seperti pelatihan, pengadaan tower WiFi, dan fasilitas penunjang lainnya yang dinilai tidak memiliki asas manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Tak hanya itu, polemik juga muncul terkait pembelian mobil mewah bermerk Alfar. Hingga kini, DPRD mengaku belum mengetahui dengan jelas sumber anggaran pembelian mobil tersebut.
“Pengadaan mobil Alfar kami belum mengetahui sumber dananya darimana. Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Pemkab,” tambah anggota DPRD tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, Pemkab Takalar perlu lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana efisiensi, mengingat jumlahnya cukup besar dan semestinya digunakan untuk kepentingan yang bersifat mendesak serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
DPRD sendiri berencana memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran efisiensi tersebut dalam waktu dekat. (*)
