TAKALAR, INDIWARTA.COM – Menghadapi musim kemarau tahun 2025, Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Swasembada Pangan secara daring dari Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar, Selasa (3/6/2025).
Rakornas yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian RI ini membahas strategi nasional menghadapi potensi krisis pangan akibat musim kemarau panjang, serta langkah konkret mempercepat swasembada pangan.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya penguatan program irigasi dan pompanisasi sebagai langkah mitigasi musim kemarau. Ia juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar mengoptimalkan sawah tadah hujan dan fokus pada penanaman padi.
“Seluruh lahan sawah di Indonesia harus ditanami padi, bukan komoditas lain. Ini adalah instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan nasional,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekjen Kementan Ali Jamil meminta dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal dan mendampingi petani, khususnya dalam upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) padi.
“Optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat harus dipercepat. Dengan dukungan sistem pompanisasi dan irigasi perpipaan, diharapkan luas tanam bertambah dan produksi padi meningkat signifikan,” jelasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Takalar menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat. Ia mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Takalar merupakan lahan pertanian yang potensial, khususnya sawah tadah hujan.
“Kami akan maksimalkan potensi pertanian Takalar. Para petani akan didorong untuk menanam padi di seluruh sawah tadah hujan, dan tidak menggantinya dengan komoditas lain,” tegas Bupati Firdaus.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Dandim 1426 Takalar, Wakapolres Takalar, Kadis Pertanian Kabupaten Takalar, serta jajaran pejabat dari Bidang PSP.TPHKP Kabupaten Takalar.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu wilayah penyangga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan iklim yang semakin ekstrem. (*)
