Indiwarta.com_ MAKASSAR, Kegiatan Diseminasi. Profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), diadakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jend Yusuf Makassar, Kamis (24/8/2023).
Potret ketenagakerjaan kota Makassar dan program pemenuhan kesehatan bagi anak hingga pernikahan dini, dibahas dan dalam diskusi bersama.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Bidang Ramli, anggota DPRD kota Makassar komisi D, Hamzah Hamid, S.Sos, MM dan para undangan dari perwakilan kecamatan hingga kelurahan di kota Makassar.
“Kekuatan atau harapan kita ada pada pemerintah kota Makassar, melalui program yang intens. Stunting di kota Makassar sendiri pada 2024 adalah menjadi zero stunting. Kepedulian kita bersama, dengan pemerintah kota Makassar,” terang anggota dewan kota Makassar, Hamzah Hamid, S.Sos, MM, membuka materi.
“Semua pengusaha-pengusaha di kota Makassar ini semoga menjadi ambil bagian, menciptakan zero sunting sesuai harapan kita bersama. Dalam hal ini, data terakhir mencapai 3000an anak di kota Makassar, semoga menjadikan lebih baik kedepan. Pencegahan lebih dini dan antisipasi adalah dengan supaya tidak terjadi pernikahan dini, lebih awal,” paparnya.
Hamzah Hamid menerangkan, ketersediaan alat timbangan untuk anak harus tersedia dan siap setiap RW. Menjadikan hal utama dalam pemenuhan kesehatan bagi anak kita.
Salah seorang ibu penyuluh di Kecamatan Biringkanaya, Kasma mengatakan, bahwa kondisi di Biringkanayya masih sangat miris tentang sosialisasi kesehatan anak mengenai stunting. “Ada beberapa penyuluh atau pun kader di beberapa kelurahan tidak pernah dilibatkan. Dan seperti di kelurahan Berua tidak pernah diundang,” katanya, melalui sesi diskusi.
“Lurah itu terkadang mengikuti juknis atau perintah dari atasan. Dana di kelurahan ada sekitar 400 jutaan untuk semua program kegiatan. Teknisnya pun semua ada pada lurah. Makanya, biasanya yang diundang dalam setiap kegiatan tersebut adalah kemauan sendiri lurahnya atau yang dekat dengan lurahnya. Makanya hingga saat ini masih terjadi ketimpangan,. Itu semuanya diperlukan kerjasama yang baik antar warga masyarakat bersama pemerintah terkait,” ungkap Hamzah Hamid, menjawab pertanyaan seorang penyuluh dari Biringkanaya.
Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Ramli menjelaskan, bahwa dalam kota Makassar terkait program kesehatan tersebut adalah hampir disemua kecamatan tidak terakomodir semua. Kedepannya, akan lebih dimaksimalkan. (*/Arman)
