PINRANG, INDIWARTA.COM – Polemik kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Malimpung, Kabupaten Pinrang, mendapat tanggapan dari pengelola. Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Malimpung 01, Muhammad Ali Ihwan, menyatakan bahwa seluruh makanan yang disalurkan telah melalui prosedur pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keluhan sejumlah orang tua siswa dan penerima manfaat yang menyoroti porsi lauk serta kondisi buah yang dinilai kurang segar. Ali Ihwan menegaskan, pihaknya tidak mengabaikan masukan tersebut, namun memastikan mekanisme pengawasan telah berjalan.
“Kami selalu berkoordinasi dan mengonfirmasi kepada setiap PIC guru maupun kader. Jika ditemukan menu yang dirasa tidak layak konsumsi, kami minta segera dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan MBG di Malimpung melibatkan berbagai pihak di lapangan, termasuk guru yang bertugas sebagai penanggung jawab (Person in Charge/PIC) dan kader pendamping. Koordinasi ini menjadi bagian dari sistem kontrol untuk memastikan makanan yang diterima siswa sesuai standar.
Terkait tudingan porsi minim dan bahan yang kurang segar, Ali Ihwan menyebut penyusunan menu telah didasarkan pada perhitungan gizi serta ketersediaan bahan baku. Ia juga memastikan setiap komponen makanan dalam wadah distribusi telah melewati tahap Quality Control (QC).
“Mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur hingga buah, semuanya melalui QC yang teliti. Kami mengedepankan aspek gizi, kebersihan, dan ketersediaan bahan,” katanya.
Meski demikian, SPPG Malimpung 01 mengaku terbuka terhadap kritik. Evaluasi, kata dia, akan dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
“Kami tidak menutup diri. Jika ada yang belum sesuai harapan masyarakat, kami siap melakukan perbaikan. Ke depan, kami akan lebih transparan dan responsif,” ujar Ali Ihwan.
Sebelumnya, program MBG di unit Dapur Malimpung 001 menjadi sorotan setelah muncul keluhan mengenai kualitas lauk dan buah yang diterima siswa. Dengan adanya klarifikasi ini, pengelola berharap komunikasi antara penyedia layanan dan masyarakat dapat diperkuat, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. (Red/Yahya)
