Menu Dapur MBG Malimpung 001 Disorot, Penerima Manfaat: Diduga Menu Tidak Jelas Hingga Buah dan Sayur Busuk

PINRANG, INDIWARTA.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di unit Dapur Malimpung 001, Kabupaten Pinrang, menuai sorotan. Sejumlah penerima manfaat mengeluhkan kualitas hidangan yang dinilai jauh dari standar, mulai dari porsi minim hingga bahan pangan yang tidak segar.

Keluhan mencuat pada Rabu, (5/05/2026). Warga menilai menu yang disajikan tidak mencerminkan tujuan program yang digadang-gadang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya balita dan ibu menyusui.

Seorang orang tua siswa, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menggambarkan kondisi makanan yang diterima anaknya. Ia menyebut porsi lauk sangat kecil dan kualitas buah-buahan kerap mengecewakan.

“Porsinya sangat memprihatinkan. Ikan bandeng dibelah dua lalu dipotong kecil lagi, sehingga balita dan ibu menyusui hanya mendapat satu potongan kecil. Buahnya juga sering layu, bahkan mulai membusuk,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan penerima manfaat lainnya. Ia menilai pengelolaan dapur berlangsung tanpa standar yang jelas, terutama dalam penyusunan menu harian.

“Sering kali menunya tidak jelas. Kami merasa pengelola bekerja semaunya karena tidak ada pengawasan yang ketat. Selama ini juga tidak banyak yang berani menyampaikan keluhan secara terbuka,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur MBG Malimpung maupun Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kabupaten Pinrang belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan terkait standar operasional penyediaan makanan.

Di tengah polemik ini, masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dinas terkait untuk segera turun tangan. Mereka meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar kualitas program tetap terjaga dan benar-benar memberi manfaat bagi kelompok sasaran.

Program MBG yang semestinya menjadi solusi pemenuhan gizi, kini justru menghadapi ujian di tingkat pelaksanaan. Warga menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan aman dikonsumsi. (*)