HMI Komisariat Hukum 45 Gelar Aksi di Tiga Lokasi, Soroti Dugaan Penggandaan SK Pensiunan ASN

MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum 45 Cabang Makassar kembali menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi berbeda, yakni Kantor Bank Woori Saudara (BWS) Makassar, Kantor PT. TASPEN, dan Polrestabes Makassar, pada Senin (10/02). Aksi ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan sebelumnya terkait dugaan penggandaan Surat Keputusan (SK) Pensiunan ASN sebagai jaminan pinjaman di beberapa bank.

Koordinator aksi, Fahmi, menegaskan bahwa temuan terbaru menunjukkan adanya indikasi keterlibatan lima bank dalam skema ini. Ia menilai bahwa dugaan praktik ilegal ini bukan sekadar kasus individu, melainkan bagian dari jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem perbankan.

“Kami semakin yakin bahwa ada sindikat yang bermain dalam kasus ini. Ini bukan kebocoran biasa, melainkan praktik sistematis yang harus segera diusut,” tegasnya.

Demonstran juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan perbankan yang memungkinkan praktik semacam ini terus terjadi. Mereka mempertanyakan bagaimana pihak bank yang memiliki akses penuh terhadap administrasi internal masih bisa kecolongan. Kasus ini bermula dari pengajuan take over kredit oleh seorang nasabah kepada BWS, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya diduga tidak disetorkan ke rekening yang benar, melainkan ke rekening tabungan lain.

Dugaan semakin menguat setelah ditemukan slip setoran tunai serta SK Pensiunan yang telah digandakan sebagai jaminan kredit. Atas dasar itu, demonstran mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas terhadap bank-bank yang diduga terlibat. Sementara itu, pihak Reskrim Polrestabes Makassar menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan dengan dasar laporan pelapor pada Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Kami akan kawal hingga tuntas,” ujar Fahmi.

Selain menekan kepolisian, HMI Komisariat Hukum 45 juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turun tangan mengusut kasus ini secara menyeluruh. Mereka mengklaim telah mengumpulkan sejumlah bukti investigasi yang mengarah pada dugaan persekongkolan lebih luas.

“Jika dalam waktu dekat kami menemukan indikasi keterlibatan lebih lanjut, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” tegas Fahmi.

Sampai berita ini diterbitkan, tim media masih menunggu konfirmasi dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.

 

(Hamzar Deng Makla)