TAKALAR, INDIWARTA.COM – Setiap 21 April, nama Raden Ajeng Kartini kembali digaungkan sebagai simbol perjuangan emansipasi perempuan. Namun, di tengah perubahan zaman, pertanyaan mendasar kembali mengemuka: apakah semangat Kartini masih berhenti pada seremoni, atau telah menjelma dalam praktik kepemimpinan nyata?
Di tingkat lokal, refleksi itu menemukan relevansinya di Kabupaten Takalar. Sosok Bansuhari Said, Camat Pattallassang, menjadi satu-satunya perempuan yang memimpin kecamatan di wilayah tersebut. Kehadirannya tidak sekadar menambah angka representasi perempuan dalam birokrasi, tetapi membuka ruang evaluasi yang lebih substansial: bagaimana kepemimpinan dijalankan, bukan siapa yang menjalankan.
Selama ini, asumsi bahwa keterwakilan perempuan otomatis membawa perubahan kerap diterima tanpa kritik. Padahal, representasi tidak selalu berbanding lurus dengan transformasi. Seorang pemimpin, terlepas dari gendernya, tetap berpotensi terjebak dalam pola birokrasi lama administratif, seremonial, dan berjarak dari masyarakat.
Di Pattallassang, pendekatan yang mulai bergeser terlihat dari cara kerja pemerintahan kecamatan. Kehadiran langsung di kelurahan-kelurahan, mendekatkan layanan kepada warga, menjadi upaya konkret mengubah pola relasi antara pemerintah dan masyarakat. Bukan lagi sekadar menunggu dilayani, melainkan hadir dan bekerja di tengah kebutuhan warga.
Namun, pendekatan ini tidak luput dari pertanyaan kritis. Apakah langkah tersebut berkelanjutan atau sekadar momentum? Apakah berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik atau hanya memperkuat citra kepemimpinan?
Pengujian seperti ini penting untuk menghindari glorifikasi individu. Sebab, dalam praktiknya, kepemimpinan perempuan kerap dibingkai dengan stereotip lebih empatik, lebih dekat dengan rakyat. Sifat-sifat ini bisa menjadi kekuatan, tetapi tanpa ketegasan, justru berpotensi melahirkan stagnasi. Sebaliknya, ketegasan tanpa empati dapat menciptakan jarak.
Dalam konteks ini, tantangan utama bukan pada gender, melainkan pada kapasitas dan integritas dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Jika ditarik ke semangat Kartini, esensi perjuangannya bukan sekadar membuka akses perempuan ke ruang publik. Lebih dari itu, ia mendorong kehadiran yang membawa perubahan nyata. Kepemimpinan di tingkat kecamatan yang kerap dianggap ruang kecil justru menjadi arena paling konkret untuk membuktikan hal tersebut.
Hari Kartini 2026, karena itu, semestinya tidak berhenti pada perayaan simbolik. Ia perlu menjadi ruang refleksi untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini hidup dalam praktik kepemimpinan hari ini.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik. Melainkan pada sejauh mana para pemimpin baik perempuan maupun laki-laki mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, Kartini tidak sedang memperjuangkan siapa yang memimpin. Ia memperjuangkan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan. (*)
