PALOPO, INDIWARTA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Aksi berlangsung di depan Taman Makam Pahlawan Palopo, Jalan Ratulangi, Salobulo, Wara Utara, Kota Palopo, Senin (23/12/2024). Mereka menggelar long march dan membakar ban bekas sambil membentangkan spanduk bertuliskan “STOP PALAK RAKYAT” dan “PPN 12% BUKAN SOLUSI.”
Situasi sempat memanas ketika aparat keamanan berupaya memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh massa aksi. Kendati demikian, aksi tetap berlangsung hingga mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.
“Kenaikan PPN 12% adalah beban baru bagi masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah. Ini akan menekan daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi barang dan jasa, serta berpotensi memicu inflasi besar-besaran,” ujar Rudianto, jenderal lapangan aksi.
Rudianto juga mengkritisi paket stimulus dan insentif yang dijanjikan pemerintah bagi masyarakat terdampak kenaikan PPN. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “pembodohan,” karena stimulus hanya berlaku dalam waktu singkat, sementara masyarakat tetap harus menanggung beban PPN 12% dalam jangka panjang.
“Kami juga mempertanyakan klasifikasi barang dan jasa yang dikenakan PPN ini, karena ketika pajak naik, semua harga ikut naik, dan masyarakat di semua lini akan terdampak,” tegasnya.
Aditya, selaku koordinator mimbar, menyampaikan desakan kepada DPR-RI untuk segera merevisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kenaikan PPN 12% ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola APBN tanpa membebani rakyat. Seharusnya, pemerintah bisa mengoptimalkan sumber daya alam melalui BUMN tanpa harus menaikkan pajak,” ujarnya.
Aditya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
“Kami menolak kenaikan ini karena hanya akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Kami berharap pemerintah segera mencabut kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat luas,” lanjutnya.
Aksi ini menjadi wujud kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka menegaskan akan terus melakukan perlawanan hingga tuntutan mereka didengar dan kebijakan kenaikan PPN dibatalkan. (*)
