TAKALAR, INDIWARTA.COM – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar tidak mengendurkan komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pantauan di Kantor Dinas PUPR Takalar, Rabu, (10/06/2026), menunjukkan sejumlah pejabat struktural tetap menjalankan aktivitas kerja dari kantor. Kepala Dinas PUPR Takalar, Budiar Rosal, terlihat berada di ruang kerjanya untuk memimpin koordinasi serta memastikan berbagai layanan dan program tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selain kepala dinas, Sekretaris Dinas PUPR juga tetap standby di kantor guna mengawal kelancaran administrasi dan pelayanan internal. Kehadiran pimpinan tersebut turut diikuti para kepala bidang yang tetap aktif menjalankan tugas masing-masing.
Beberapa pejabat yang terlihat berada di kantor antara lain Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Bidang Bina Konstruksi, serta Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
Keberadaan jajaran pimpinan dan pejabat teknis di kantor dinilai penting untuk memastikan berbagai pekerjaan strategis tetap berjalan optimal. Mulai dari pelayanan administrasi, pengendalian kegiatan infrastruktur, hingga koordinasi lintas sektor yang membutuhkan respons cepat dan keputusan langsung.
Kepala Dinas PUPR Takalar, Budiar Rosal, mengatakan kebijakan WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah penyesuaian pola kerja yang diterapkan pemerintah.
“Meskipun ada kebijakan WFH, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami bersama Sekretaris dan para Kabid tetap standby di kantor untuk memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik,” kata Budiar, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa sektor pekerjaan umum dan infrastruktur merupakan bidang yang menuntut koordinasi intensif serta respons cepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, kehadiran pimpinan dan pejabat teknis di kantor menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas pelayanan sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.
Langkah yang ditempuh Dinas PUPR Takalar tersebut mendapat apresiasi karena menunjukkan dedikasi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Di tengah penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Dengan mengedepankan profesionalisme, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi, Dinas PUPR Kabupaten Takalar berupaya menjaga kualitas layanan serta memastikan seluruh agenda pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal demi kepentingan masyarakat. (*)
