TAKALAR, INDIWARTA.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung DPRD, Senin, (5/04/2026), mendadak diskors setelah memicu gelombang protes dari sejumlah fraksi.
Agenda utama rapat yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun 2025 tidak berjalan sesuai rencana. Penyebabnya, keterlambatan distribusi dokumen dari pihak eksekutif.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, semula berlangsung khidmat. Prosesi pembukaan berjalan lancar, ditandai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun suasana berubah tegang saat memasuki sesi penyampaian pemandangan umum fraksi.
Sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan lantaran bahan rekomendasi baru diterima pada pagi hari. Bahkan, sebagian dokumen disebut hanya dibagikan melalui aplikasi WhatsApp.
Kondisi itu dinilai menghambat kinerja legislatif. Anggota DPRD tidak memiliki waktu yang memadai untuk mempelajari materi secara menyeluruh sebelum memberikan pandangan resmi.
Beberapa fraksi menilai pola penyampaian materi yang mendadak mencerminkan lemahnya profesionalitas dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPJ.
Situasi tersebut mendorong mayoritas fraksi meminta rapat diskors hingga seluruh dokumen dapat dipelajari secara utuh.
Padahal, dalam agenda paripurna itu terdapat sejumlah pembahasan strategis, mulai dari tanggapan fraksi, pembentukan panitia khusus LKPJ, hingga rencana pembahasan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
Penundaan ini berdampak pada tertundanya seluruh rangkaian agenda rapat. Sorotan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi serta kesiapan administrasi, agar fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal, khususnya dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah melalui LKPJ. (*)
