TAKALAR, INDIWARTA.COM – Progres perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Takalar menuai sorotan publik. Pasalnya, hingga akhir November 2025, belum ada tanda-tanda penyerahan Surat Keputusan (SK), sementara sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Selatan telah sampai pada tahap pelantikan.
Kondisi ini memantik pertanyaan dan kegelisahan para peserta PPPK yang telah melalui serangkaian proses mulai dari seleksi, uji kompetensi, hingga verifikasi berkas. Mereka menilai kinerja instansi terkait, dalam hal ini BKD/BPKSDM Kabupaten Takalar, berjalan lambat dibanding daerah lain.
“Kalau dilihat, Takalar memang ketinggalan dari kabupaten lainnya. Para PPPK di luar daerah sudah menerima SK bahkan sudah dilantik,” ujar salah satu warga Takalar yang mengikuti seleksi PPPK.
Publik juga menyoroti perubahan struktur organisasi di tubuh BKD/BPKSDM yang dinilai berpengaruh terhadap proses administrasi. Setelah adanya rotasi pejabat, progres perekrutan PPPK dinilai semakin tidak jelas.
“Setelah pergeseran pejabat, progres PPPK sampai hari ini belum jelas kapan penerimaan SK. Kami khawatir pelaksana BKD yang baru tidak melanjutkan serius proses sebelumnya atau kurang koordinasi dengan pihak BKN,” lanjutnya.
Desakan juga mulai mengarah pada pimpinan daerah. Masyarakat berharap Bupati Takalar turun tangan mempercepat proses ini, mengingat perekrutan PPPK merupakan bagian dari program nasional yang harus segera dituntaskan.
Di tengah sorotan publik, Pelaksana Harian BKD Kabupaten Takalar, Sayuti, memberikan penjelasan terkait perkembangan terakhir. Ia memastikan proses tetap berjalan dan sudah berada pada tahap signifikan, terutama untuk formasi guru.
“Terkait progres pengangkatan PPPK secara umum, insyaallah secepatnya. Untuk PPPK guru, progres pemberkasan sudah mencapai 70 persen dan kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,” kata Sayuti saat dikonfirmasi.
Meski begitu, jawaban tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan peserta PPPK yang menunggu kepastian nasib mereka setelah melalui proses panjang seleksi.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dalam memastikan proses ini selesai tepat waktu. Banyak yang berharap Takalar tidak terus menjadi daerah paling akhir dalam penyelesaian tahapan PPPK 2025. (*)
