TAKALAR, INDIWARTA.COM – Kunjungan anggota DPR RI Komisi III, Rudianto Lallo, ke Kejaksaan Negeri Takalar membuka persoalan klasik penegakan hukum di daerah: keterbatasan anggaran di tengah tuntutan kinerja yang tinggi.
Dalam agenda reses itu, ia menyerap langsung berbagai aspirasi dari jajaran kejaksaan, terutama terkait kebutuhan pendanaan, Kamis (30/04/2026) di ruang Aula Kantor Kejaksaan.
Menurut Rudianto, kondisi anggaran Kejari Takalar saat ini belum memadai untuk menopang tugas-tugas penegakan hukum yang semakin kompleks. Padahal, institusi tersebut dituntut bekerja optimal, termasuk dalam penanganan perkara pidana dan pemberantasan korupsi.
“Kita prihatin, karena anggaran yang ada belum maksimal, sementara mereka dituntut optimal dalam penegakan hukum. Ini yang akan kami sampaikan ke pimpinan Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Kunjungan itu, kata dia, juga menjadi upaya melihat langsung kondisi kerja mitra Komisi III di daerah. Hasil serapan aspirasi dari Kejari Takalar akan dibawa dalam pembahasan di tingkat pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Di sisi lain, Rudianto mendorong Kejaksaan Negeri Takalar agar tetap tegas dalam menangani perkara yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama kasus korupsi. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara serampangan.
“Kalau ada kasus yang berdampak luas, harus berani diusut. Tapi jangan mencari-cari kesalahan, khususnya terhadap kepala desa. Mereka justru perlu dibimbing dalam pengelolaan anggaran,” katanya.
Ia menilai, kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar saat ini cukup berpengalaman dan mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan.
Sebagai institusi penuntutan yang mewakili negara, Kejaksaan, menurut dia, memegang peran penting dalam menjaga marwah hukum. Karena itu, fungsi pemberantasan korupsi harus dijalankan secara konsisten dan profesional.
“Kalau itu sudah menjadi tugas utama, maka harus ditunaikan dengan baik, termasuk dalam pemberantasan korupsi di daerah,” ujar Rudianto.
Ia pun menyebut kinerja Kejari Takalar sejauh ini berjalan baik. Ke depan, ia berharap dukungan anggaran yang lebih memadai dapat memperkuat peran kejaksaan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. (*)
