TAKALAR ,INDIWARTA.COM – Setelah maraknya isu rokok ilegal, kini giliran kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mencekik aktivitas warga di Kabupaten Takalar. Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini menjadi pemandangan sehari-hari yang meresahkan dan menghambat produktivitas masyarakat, terutama para pekerja.
Kondisi ini dinilai ironis mengingat hampir setiap kecamatan di Kabupaten Takalar memiliki fasilitas SPBU. Namun, warga kerap harus mengantre hingga berjam-jam hanya untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa pasokan BBM tiba-tiba habis di tengah antrean,Minggu (14/62026).
Situasi carut-marut ini memicu pertanyaan besar dan spekulasi liar di tengah masyarakat terkait sistem pengelolaan serta pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Ruslan, angkat bicara dan mempertanyakan apakah fenomena kelangkaan ini erat kaitannya dengan banyaknya pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan oknum-oknum tertentu.
“Jatah kebutuhan ini adalah hak masyarakat kecil yang kurang mampu. Apabila hak ini dimainkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok mapan atau dialihkan demi kepentingan proyek, maka itu adalah sebuah perbuatan manipulatif yang menjijikkan,” tegas Ruslan.
Di sisi lain, pihak pengelola SPBU memberikan pembelaan terkait kondisi lapangan yang terjadi. Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pengawas SPBU di Kabupaten Takalar, kelangkaan ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.
“Itu karena pengguna semakin bertambah, Pak, sedangkan pasokan berkurang dari biasanya,” ujar pengawas SPBU yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga mengungkapkan sebuah fakta menarik bahwa seluruh pengawas SPBU se-Kabupaten Takalar sempat dipanggil oleh pihak kepolisian pada bulan lalu. “Bulan kemarin semua pengawas SPBU se-Kabupaten Takalar telah dipanggil oleh Pak Kasat ke Polres,” tambahnya tanpa rincian lebih lanjut mengenai agenda pemanggilan tersebut.
Menindaklanjuti keresahan warga dan adanya informasi mengenai pemanggilan para pengawas SPBU tersebut, Ruslan dan pihak media akan segera melakukan konfirmasi langsung kepada Kepolisian Resor (Polres) Takalar.
Langkah ini diambil guna mendapatkan klarifikasi resmi serta memastikan sejauh mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum berjalan demi mengusut tuntas dugaan mafia BBM di Kabupaten Takalar.
(Red/Muh Ramli JAGUAR )
