TAKALAR, INDIWARTA.COM – Program Bedah Rumah di Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, menuai sorotan warga. Proyek senilai sekitar Rp 200 juta yang bersumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan itu diperuntukkan bagi 10 rumah penerima manfaat, dengan masing-masing mendapat alokasi sekitar Rp 20 juta.
Namun, pantauan di lapangan pada Selasa (11/11/2025) menunjukkan hasil pengerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran. Sejumlah rumah penerima manfaat tampak mengalami perbaikan minimal dan dinilai dikerjakan asal-asalan.
Seorang warga penerima bantuan yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa kualitas pembangunan jauh dari harapan.
“Katanya Rp 20 juta per rumah, tukang dibayar Rp 2,5 juta. Sisanya Rp 17,5 juta untuk material dan pekerjaan. Tapi hasilnya tidak sesuai. Hanya atap yang diganti, dinding depan pakai papan biasa, samping tidak diganti, lantai pun hanya disemen kasar,” ujarnya.
Warga juga menyoroti minimnya transparansi penggunaan anggaran.
“Kami tidak tahu detail pembelanjaan material. Tidak ada penjelasan terbuka,” tambahnya.
Lurah Mangadu, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pengerjaan proyek ditangani pihak ketiga. Ia menyebut pelaksana lapangan bernama Rahmat, sementara program berasal dari Dinas Perkimtan Sulsel.
“Pelaksananya Pak Rahmat. Kami hanya mengetahui bahwa program ini berasal dari Dinas Perkim,” kata Lurah di ruang kerjanya.
Rahmat, yang disebut sebagai pelaksana lapangan, menjelaskan bahwa ia hanya bertugas membantu pengerjaan konstruksi.
“Saya hanya bantu pelaksanaan di lapangan. Pihak ketiga dari CV Amal Abadi yang menangani melalui Dinas Perkim Provinsi Sulsel,” jelasnya.
Rahmat juga membenarkan bahwa pembelanjaan material dan biaya pekerjaan tidak disertai kuitansi.
“Memang tidak ada kuitansi, karena pihak ketiga yang langsung tangani,” katanya melalui pesan singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kurangnya transparansi dan mutu pekerjaan dalam proyek tersebut.
Warga berharap pemerintah provinsi maupun pengawas teknis turun langsung meninjau kondisi hasil pekerjaan di lapangan. Mereka menilai pengawasan ketat diperlukan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat penerima manfaat. (*)
