TAKALAR, INDIWARTA.COM – Keluhan petani soal sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Takalar mulai mereda. Setelah berbulan-bulan menghadapi keterbatasan solar dan pertalite, kini akses terhadap energi vital itu berangsur normal lewat skema baru berbasis barcode, Rabu (18/03/2026).
Kepala Dinas Pertanian Takalar, Parawangsa, mengatakan solusi ini lahir dari koordinasi langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta. Menurut dia, pemerintah pusat merespons cepat keluhan petani yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM untuk operasional alat pertanian.
“Sekarang petani sudah bisa membeli solar, asalkan menunjukkan surat keterangan kepemilikan alat pertanian,” ujar Parawangsa.
Surat keterangan tersebut, kata dia, menjadi pintu masuk untuk memperoleh barcode yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian. Barcode itu kemudian digunakan sebagai syarat pembelian solar bersubsidi di SPBU terdekat sesuai domisili petani.
Alat yang dimaksud mencakup berbagai kebutuhan produksi, seperti pompa air, traktor roda dua, hingga mesin pertanian lainnya yang bergantung pada pasokan BBM.
Skema ini dinilai lebih tertib sekaligus tepat sasaran. Distribusi BBM tidak lagi bersifat umum, melainkan berbasis verifikasi kebutuhan riil petani. Pemerintah daerah berharap sistem ini dapat menutup celah penyalahgunaan sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi sektor pertanian.
Langkah ini juga menjadi angin segar bagi petani di Takalar yang sebelumnya harus antre atau bahkan gagal mendapatkan solar di SPBU. Dengan sistem barcode, proses pembelian kini lebih terukur dan terdata.
Dinas Pertanian Takalar optimistis kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas. Ketersediaan BBM yang stabil dinilai krusial, terutama menjelang musim tanam dan panen.
“Kalau BBM lancar, maka aktivitas pertanian juga berjalan tanpa hambatan,” kata Parawangsa. (*)
