MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, perlunya lebih didukung dan dijalankan dengan baik serta secara profesional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Indonesia dalam hal ini pertama kali melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
Namun, seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahwa banyak pula oknum-oknum yang sengaja bermain dalam program tersebut, hingga terjadinya kisruh di tiap daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Diketahui, bahwa Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan, telah menemukan sejumlah fakta terkait ketidakadilan dan kisruh yang terjadi dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jumat (15/8/2025) kemarin.
Badko HMI Sulawesi Selatan, melakukan aksi bersama perwakilan belasan pemilik mitra dapur yang ada di Sulsel, terkait atas keprihatinan dan kekecewaan dengan terjadinya kisruh MBG yang dipermainkan oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab.
Saat aksi berlangsung, anggota DPRD Provinsi Sulsel mengadakan rapat paripurna. Hingga mengakibatkan aksi tegang massa HMI Sulsel dengan aparat kepolisian dan berkali-kali beberapa anggota aksi HMI Sulsel mendobrak hingga menendang gerbang DPRD Sulsel. Kemacetan pun terjadi disebabkan sejumlah ban bekas dibakar massa aksi dan menutup sebagian jalan.
Diketahui, sejumlah tuntutan dalam aksi, diantaranya adalah BADKO HMI Sulsel menduga, adanya persaingan vendor tidak sehat saat pendaftaran dan pembangunan sejak awal, terjadinya kisruh hingga penolakan sebanyak 40 mitra dapur MBG yang merupakan bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, secara sepihak tanpa verifikasi lapangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan juga alasan kuota sudah penuh. Penolakan hanya melalui email tanpa surat resmi, dan diduga ada pihak yang mengatur penggantian vendor demi kepentingan tertentu (dugaan kuat adanya Gratifikasi).
Mengakibatkan kerugian besar hingga Rp 40 miliar bagi vendor, serta adanya indikasi pelanggaran hukum, administrasi dan kelembagaan.
Jenderal Advokasi BADKO HMI Sulsel, Muh. Rafli Tanda, mengatakan bahwa akibat dari penghentian sepihak ini, tidak hanya merugikan vendor pemilik dapur, tapi juga mencederai program MBG yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kepada Ketua DPRD Sulsel, agar memperhatikan dan melakukan tindakan praktik kecurangan yang telah terjadi. Ini sudah sangat urgen tentang skala nasional dan bukan hanya skala di Sulsel saja, terkait tindak pidana korupsi dan hingga nepotisme yang meresahkan para pengusaha lainnya hingga pemilik titik dapur MBG,” tuturnya, melalui keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
“Bukan hanya kami Badko HMI Sulsel sendiri, karena hadirnya juga rakyat sulsel dan terkhusus bagi yang tersalimi dalam hal program makan bergizi gratis ini. Suara rakyat, adalah suara Tuhan,” ucap Rafli.
“Apabila BGN RI tidak menanggapi dengan serius usulan BADKO HMI Sulsel dan masyarakat Mitra Dapur MBG Sulsel yakni korban ketidakadilan BGN, maka akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan BGN Jakarta,” tegas Muh. Rafli Tanda.
Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, saat menerima aspirasi BADKO HMI Sulsel bersama perwakilan belasan Mitra Dapur MBG Sulsel, Jumat kemarin mengatakan, akan mengundang para mitra dapur MBG untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Pemprov Sulsel, yang terkait dengan program MBG.
Dikatakan Ketua DPRD Sulsel, bahwa tidak bisa menghadirkan BGN dalam RDP nantinya, sebab tidak ada perwakilan BGN di Sulsel. “Yang kami bisa undang, hanya OPD Pemprov Sulsel yang terkait program MBG, bersama mitra-mitra dan yayasan pemilik dapur MBG. Aspirasi ini kami terima, dan akan ditindaklanjuti. Mengenai waktunya, akan kami persiapkan,” terang Cicu, sapaan akrab Ketua DPRD Sulsel. (Arman)
