GOWA, INDIWARTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Lukman B. Kady, turun langsung ke Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda pengawasan APBD yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Tinggimae, Sekretaris Desa, unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
“Alhamdulillah, hari ini kami bisa bersilaturahmi dalam kegiatan pengawasan yang sangat penting. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir,” kata Lukman B. Kady di hadapan warga.
Menurut politikus Partai Golkar itu, fungsi pengawasan tidak sekadar memastikan anggaran berjalan sesuai peruntukan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menilai kehadiran wakil rakyat harus dirasakan masyarakat, bukan hanya pada momentum politik.
“Kita harus selalu hadir. Bukan hanya saat membutuhkan masyarakat, tetapi juga untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lukman juga menyerahkan bantuan berupa 25 kursi untuk masjid sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan fasilitas ibadah masyarakat. Ia menegaskan bantuan itu merupakan bagian dari komitmennya untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi warga Desa Tinggimae.
Berbagai usulan pun mengemuka dalam dialog bersama masyarakat. Warga meminta bantuan tenda dan kursi untuk masjid, perbaikan jalan tani, hingga peningkatan infrastruktur jalan kabupaten sepanjang sekitar satu kilometer di kawasan Borong Bonto Kappo.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Lukman memastikan seluruh usulan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Semua usulan yang menjadi kewenangan provinsi kami tampung dan akan saya sampaikan dalam rapat DPRD untuk diperjuangkan. Insyaallah,” katanya.
Kunjungan tersebut disambut positif oleh pemerintah desa dan masyarakat. Mereka mengaku dapat menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi kepada wakil rakyat, sekaligus berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera diwujudkan melalui program pembangunan daerah. (Red/HSN)
