TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pengembangan Kawasan Industri Laikang kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Takalar bersama DPRD Takalar mempertemukan masyarakat Desa Laikang dengan pihak PT Tiran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Takalar, Senin, (8/06/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar H. Muh Rijal itu menjadi forum dialog untuk menjembatani berbagai aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Wakapolres Takalar, sejumlah anggota DPRD, pihak perusahaan, pemerintah desa, dan perwakilan warga.
Dari unsur legislatif, hadir anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan, di antaranya Achmad Sabang, Achmad Nyengka, Habibie, Muhammad Bakri, Nur Alim Rukman, Hj. Tinri, dan H. Limpo.
Ketua DPRD Takalar H. Muh Rijal mengatakan DPRD berkewajiban memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada pihak terkait. Menurut dia, komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan investor menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan secara harmonis.
“DPRD hadir untuk memastikan semua aspirasi masyarakat didengar. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif sangat penting agar pembangunan memberikan manfaat bagi semua pihak,” kata H. Rijal dalam forum tersebut.
Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menjelaskan bahwa rencana pengembangan Kawasan Industri Laikang bukanlah program yang baru dirancang saat ini. Menurut dia, proyek tersebut telah direncanakan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah.
Daeng Manye menegaskan Kawasan Industri Laikang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah tetap berkepentingan memastikan investasi yang masuk tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun aspek lingkungan.
“Pemerintah daerah berkepentingan memastikan investasi yang masuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujar Daeng Manye.
Ia menambahkan, kehadiran investasi di Takalar diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga Desa Laikang meminta keterbukaan informasi dari pihak perusahaan terkait rencana pengembangan kawasan industri. Salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kabar mengenai rencana pembangunan pabrik nikel di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT Tiran dan Kawasan Industri Takalar (KITA), Jimmy, membantah informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel dalam skema pengembangan kawasan industri yang saat ini disusun.
“Tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel dalam perencanaan kawasan industri tersebut,” kata Jimmy di hadapan peserta rapat.
RDP berlangsung dalam suasana kondusif dan dialogis. Seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan serta masukan sebagai bagian dari upaya mencari titik temu antara kepentingan investasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Takalar berencana menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat. Agenda tersebut akan difokuskan pada penyampaian informasi yang lebih rinci mengenai rencana pembangunan Kawasan Industri Laikang, sesuai permintaan masyarakat yang menginginkan transparansi lebih besar dari seluruh pihak terkait. (*)
