TAKALAR, INDIWARTA.COM – Di tengah gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Takalar memilih jalur berbeda dengan menggelar Dzikir dan Doa Bersama di halaman Gedung DPRD Takalar. Kegiatan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan daerah.
Acara tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Takalar, jajaran sekretariat DPRD, Kapolres Takalar, Dandim 1426, perwakilan Kejari Takalar, Kepala Kemenag Takalar, perwakilan OKP, serta tokoh masyarakat. Namun, Bupati dan Wakil Bupati Takalar terlihat tidak hadir dalam agenda penting tersebut, yang memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan peserta.
OKP Bacakan Tuntutan Nasional dan Lokal
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan OKP menyampaikan 20 tuntutan, yang terbagi atas 11 isu nasional dan 9 isu lokal. Berikut poin-poin utama tuntutan tersebut:
Tuntutan Nasional:
1. Reformasi partai politik.
2. Pembenahan institusi negara.
3. Pengesahan RUU yang pro-rakyat.
4. Efisiensi anggaran dan perbaikan layanan publik.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan.
6. Reformasi menyeluruh di berbagai sektor.
7. Pengusutan tuntas kasus-kasus besar.
8. Mengembalikan kedaulatan rakyat.
9. Penolakan kenaikan PBB.
10. Evaluasi kinerja DPR RI.
11. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan Lokal:
1. Segera membuat Perda Kepemudaan.
2. Membentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Pemda diminta selektif dan objektif dalam mutasi pejabat.
4. Mengkaji program beasiswa untuk mahasiswa Takalar.
5. Memprioritaskan anggaran kesehatan dalam KUA-PPAS.
6. Mengusut tuntas kasus mafia BBM di Takalar.
7. Menutup tambang ilegal di wilayah Takalar.
8. Fokus pada tiga komponen utama: pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
9. Memperhatikan anggaran khusus untuk mahasiswa Takalar.
Dzikir dan Doa Jadi Sarana Aspirasi
Kegiatan ini tak sekadar doa bersama, tetapi juga menjadi panggung penyampaian suara masyarakat di tengah dinamika politik dan kebijakan nasional. OKP menegaskan bahwa aspirasi mereka mewakili keresahan publik, khususnya terkait pemerataan pembangunan, transparansi anggaran, dan perlindungan terhadap generasi muda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif Kabupaten Takalar belum memberikan tanggapan resmi mengenai ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati maupun realisasi tuntutan OKP. (*)
