TAKALAR, INDIWARTA.COM – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bakal melakukan pencocokan ulang 75 ribu data Dasil 1 sampai 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan warga miskin benar-benar tercover dalam program BPJS gratis.
Sebelumnya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan komitmennya dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan perbaikan data DTSEN, setelah banyak warga miskin mengeluhkan tidak mendapatkan BPJS gratis.
“Kita ingin data ini valid. Ada ruang untuk revisi, jadi nanti Dinas Sosial bersama desa dan BPD akan melakukan validasi bersama, supaya yang tidak memenuhi syarat bisa diganti,” jelas Daeng Manye, Selasa (16/9/2025).
Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, menyebut proses verifikasi ini akan melibatkan Dinas PPKBPPPA, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah desa. Data akan dicek menggunakan aplikasi khusus yang terhubung langsung dengan Kementerian Sosial.
“Kalau di satu desa ada 100 data dasil 1 sampai 5, maka semua akan dicek satu per satu. Kalau ada perubahan, akan dibahas dalam musyawarah desa, lalu dilaporkan ke Kemensos. Keputusan akhirnya tetap di Pusdatin Kemensos,” jelasnya.
Rijal mengakui tantangan utama verifikasi adalah ketelitian dalam pengecekan data satu per satu. Namun, langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar (17/9/2025), Bupati Daeng Manye juga menegaskan keberpihakan pemerintah daerah pada masyarakat miskin. Ia menyampaikan bahwa 47 persen dari APBD Perubahan tahun 2025 dialokasikan untuk pembiayaan BPJS kesehatan.
“Keberpihakan pada masyarakat itu skala prioritas bagi kami. Dari lima alokasi utama APBD Perubahan, yang pertama kami tetapkan untuk kesehatan masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya.
Saat ini, tercatat 74 ribu masyarakat Takalar telah menerima manfaat BPJS gratis, sementara pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh dan nelayan yang rawan kecelakaan kerja.
“Pada saat yang sama, kita juga meletakkan pondasi agar ke depan layanan sosial dan kesehatan bisa lebih baik,” pungkas Daeng Manye. (*)
