MAKASSAR, INDIWARTA.COM – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimanfaatkan Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (PB KKMB) untuk kembali turun ke jalan. Organisasi mahasiswa itu menggelar aksi demonstrasi jilid IV di depan Mapolda Sulawesi Selatan hingga kawasan Fly Over Makassar, Selasa, (20/05/2026).
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah persoalan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba, yang dinilai belum ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama ialah dugaan lambannya penanganan kasus tambang ilegal di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba. Kasus tersebut disebut menyeret nama Haji Emmang yang diduga sebagai pemilik tambang ilegal.
PB KKMB menilai Subdit Tipidter Polda Sulsel belum menunjukkan langkah tegas, meski pemeriksaan terhadap pihak terkait telah dilakukan sebelumnya.
“Kasus tambang ilegal di Bulukumba sudah terlalu lama bergulir tanpa kepastian hukum. Ini menjadi tamparan bagi institusi penegak hukum, khususnya Subdit Tipidter Polda Sulsel, karena dianggap tidak bernyali menetapkan Haji Emmang sebagai tersangka meski proses pemeriksaan telah dilakukan,” kata Jenderal Lapangan aksi, Ridwan, dalam orasinya.
Selain kasus tambang ilegal, mahasiswa juga menyoroti berbagai polemik hukum di wilayah hukum Polres Bulukumba. Mereka menilai sejumlah persoalan belum mampu diselesaikan secara maksimal sehingga memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Atas dasar itu, PB KKMB mendesak Polda Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di Bulukumba, termasuk mencopot Kapolres Bulukumba, Kasat Reskrim, hingga Kasat Narkoba Polres Bulukumba yang dianggap gagal menjalankan tugas secara profesional.
Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan penegakan hukum tanpa tebang pilih, penindakan mafia tambang ilegal, hingga evaluasi aparat penegak hukum.
Setelah beberapa waktu berunjuk rasa, massa aksi akhirnya ditemui pihak Subdit IV Tipidter Polda Sulsel. Dalam pertemuan itu, aparat disebut menyampaikan komitmen untuk segera menuntaskan kasus tambang ilegal tersebut dan menjadwalkan kunjungan ke lokasi tambang dalam waktu dekat.
Tak hanya berfokus pada isu daerah, PB KKMB juga membawa sejumlah tuntutan nasional dalam aksi yang digelar di Fly Over Makassar. Mereka mendesak Presiden RI mengevaluasi sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk program MBG dan mencopot sejumlah pejabat negara yang dinilai gagal menjalankan tugas.
Adapun poin tuntutan PB KKMB meliputi desakan pencopotan Kepala BGN, evaluasi program MBG, pencopotan Kapolri dan Panglima TNI, hingga penindakan terhadap dugaan mafia BBM ilegal yang disebut melibatkan PT Katana.
Ketua Umum KKMB Unismuh, Andi Ibnu, mengatakan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi refleksi bagi aparat negara untuk kembali menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum secara adil.
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi refleksi untuk membangkitkan kembali keberanian aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujar Andi Ibnu. (*)
